Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Pernyataan itu disampaikan Deddy pada Kamis (20/8) sambil menegaskan bahwa respons darurat memerlukan mobilisasi sumber daya secara menyeluruh.
Deddy, wakil daerah pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara), menilai kemampuan pemerintah daerah belum cukup untuk menanggulangi eskalasi kebakaran yang tengah berlangsung.
Menurutnya, pengendalian karhutla harus dikendalikan secara terkoordinasi oleh pusat agar seluruh kapasitas negara dapat dikerahkan secara efektif.
Ia juga menyoroti keterbatasan fiskal yang dialami Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga lembaga tersebut belum mampu melakukan orkestrasi penanganan yang diperlukan.
Untuk itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas fiskal negara secara keseluruhan.
Asesmen tersebut, kata dia, penting untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi darurat akibat karhutla.
Deddy menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengalami kekurangan anggaran setelah adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, sehingga kapasitas penanganan di tingkat lokal menurun.
Menurut legislator itu, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak memberi dukungan sumber daya yang memadai.
Ia menggambarkan berharap tindakan dari pemerintah daerah dalam kondisi tanpa anggaran sebagai “menunggu bom waktu meledak.”
Berdasarkan data BNPB yang dikutip Deddy, pada semester pertama 2026 kebakaran telah terjadi di sedikitnya 26.000 hektare lahan dan masih terus meluas.
Kualitas udara di beberapa daerah dilaporkan menurun hingga melebihi ambang batas, dengan konsentrasi PM2.5 lebih dari 150 µg/m³.
Daerah yang terdampak antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau, yang menyebabkan gangguan kesehatan termasuk kasus ISPA.
Selain membahayakan kesehatan publik, karhutla juga mengganggu aktivitas ekonomi, logistik, transportasi, serta menurunkan produktivitas perkebunan swasta dan perkebunan rakyat.
Deddy menilai eskalasi yang terjadi kini lebih serius dibanding periode 2023-2025 dan diperparah oleh kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino.
Oleh karena itu dia menekankan agar pemerintah pusat tidak menunggu situasi memburuk sebelum mengambil langkah luar biasa.
Deddy menutup dengan menegaskan perlunya mobilisasi seluruh sumber daya yang tersedia agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana lebih luas.







