Sejumlah petani di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara melayangkan protes atas pemasangan pembatas akses oleh pihak perusahaan pada jalan yang menghubungkan kebun mereka dengan Kebun PT Adipati Estate.
Keluhan datang dari 12 petani yang selama ini memanfaatkan jalan tersebut, termasuk kelompok TP Siahaan dan 11 petani lain yang mengandalkan akses itu untuk kegiatan berkebun dan pengangkutan hasil.
Parumum Hasibuan, Pengawas Kebun TP Siahaan, menyatakan akses tersebut telah dipakai sejak 1999 untuk mengangkut tandan buah segar (TBS), pupuk, serta kebutuhan logistik perkebunan lainnya.
Permasalahan makin memanas ketika pihak perusahaan melarang lewatnya alat berat, seperti excavator, yang direncanakan petani gunakan untuk membersihkan saluran parit di area kebun masyarakat.
Isu pembatasan akses ini juga berkaitan dengan sengketa hukum antara TP Siahaan dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk.
Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) PT SMART Tbk dalam perkara Nomor 1449/Pdt/2025.
Berdasarkan putusan PK MA tersebut, pihak TP Siahaan menyebut PT SMART Tbk memiliki kewajiban pembayaran lebih dari Rp8,7 miliar.
Amirudin, yang menerima kuasa dari rekan-rekannya, mengatakan pihak perusahaan menempatkan plang di badan jalan sehingga akses menjadi terhalang.
Dalam konfirmasi kepada media pada Rabu (26/8), Amirudin menyatakan perlakuan perusahaan kepada para petani tidak manusiawi karena membatasi jalan yang selama puluhan tahun tidak menimbulkan persoalan.
Menurut Amirudin, selama puluhan tahun mobil-truk bisa mengangkut hasil kebun dan logistik; kini kendaraan berat tidak dapat melintas sehingga petani terpaksa menggunakan sepeda motor untuk keluar-masuk kebun.
Dia juga mempertanyakan mengapa pembatasan itu berdampak pada 11 petani lain jika sengketa hanya berlangsung antara perusahaan dan TP Siahaan.
Amirudin mengaku telah menemui Manajer Kebun PT Adipati untuk meminta penjelasan mengenai pemasangan plang, namun tidak memperoleh jawaban yang jelas.
Hingga berita ini dipublikasikan, konfirmasi kepada PT SMART Tbk Area Padang Halaban melalui Humas Jonathan Maza dan pihak RSPO, Risky Pasa, terkait dasar pembatasan akses serta izin penggunaan excavator belum mendapat respons.







