PT Sekoci mengajukan keberatan atas pengalihan pengelolaan kebun sawit seluas 358,17 hektare di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Perusahaan mempertanyakan dasar hukum serta prosedur yang digunakan untuk mengambil alih lahan yang selama ini dikelolanya.
Direktur Legal PT Sekoci, Agus Sidauruk, menyatakan bahwa kebun yang dikenal sebagai “Sekoci” memiliki jejak operasi sejak sekitar tahun 1974.
Awal pengelolaan dilakukan oleh sekitar 100 pegawai PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) sebagai usaha gotong royong berbentuk koperasi.
Tujuan pendirian perkebunan tersebut menurut manajemen adalah untuk menjamin kesejahteraan para pegawai saat memasuki masa pensiun.
Saat ini para perintis kebun itu seluruhnya telah purnabakti, dan sebagian pemegang saham sudah meninggal sehingga kepemilikan diteruskan kepada para ahli waris.
Berdasarkan kesepakatan bersama pada periode 1900-an, koperasi itu kemudian bertransformasi menjadi PT Sekoci yang bergerak di bidang perkebunan di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang.
Manajemen menegaskan PT Sekoci tercatat dalam administrasi perusahaan perkebunan pemerintah serta memiliki dokumen pertanahan atas areal tersebut.
Perusahaan menyatakan memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1, dahulu Nomor 461, yang diterbitkan pada tahun 2000 dan disebut berlaku hingga tahun 2035.
Persoalan memuncak ketika PT Agrinas Palma Nusantara mengirim surat yang menyebut lahan 358,17 hektare itu sebagai “Kebun Eks PT Sekoci”.
Dalam surat tersebut dikatakan pengelolaan lahan diserahkan kepada PT Qori Cipta Harapan dengan operasional dimulai pada 4 Agustus 2026.
PT Sekoci mempertanyakan penggunaan istilah “Eks PT Sekoci” karena perusahaan menyatakan masih eksis dan menjalankan kewajiban korporasi termasuk kewajiban perpajakan.
Perusahaan juga kecewa karena proses alih kelola disebut-sebut dilakukan tanpa melibatkan PT Sekoci atau meminta klarifikasi terlebih dahulu.
Agus Sidauruk menegaskan pihaknya tidak menolak tindakan penertiban kawasan hutan apabila ada dasar hukum yang sah.
Namun sebelum hak dinyatakan hilang atau pengelolaan diserahkan kepada pihak lain, PT Sekoci meminta agar status kawasan dan status HGU diverifikasi secara resmi dan transparan.
Perusahaan meminta agar seluruh tindakan administratif dan hukum dilaksanakan melalui mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
PT Sekoci mengharapkan penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, transparansi, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
P.W. Sidabutar, yang pernah terlibat sejak awal, mengimbau agar penyelesaian masalah dilakukan dengan semangat persaudaraan karena kebun itu dibangun sebagai persiapan masa tua para pegawai.
Sidabutar menjelaskan bahwa mereka pernah mengurus izin secara bertahap dan memiliki surat dari Langkat yang menyatakan lahan yang diajukan bisa dipakai sampai tahun 2035.
Ia menambahkan bahwa jika lahan akan dijual, pihaknya akan mengupayakan penyelesaian melalui permohonan dan komunikasi terlebih dahulu.
PT Sekoci menyatakan bersedia mengikuti proses hukum bila memang diperlukan, namun menuntut proses yang transparan dan verifikasi resmi sebelum haknya dinyatakan hilang.







