PT Antam dan Semen Indonesia Terdaftar Tanpa Izin di Bidang Kehutanan

JENGGALA.ID - PT Antam dan Semen Indonesia, Terdaftar dalam List Perusahaan Tak Berizin di Bidang Kehutanan, baik sebagai BUMN Maupun Swasta. Pada Maret 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan keputusan Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 mengenai kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap XI. Baca Juga: Perguruan Tinggi Swasta Jabar Terkena Pencabutan Izin Operasional Sebanyak 890 perusahaan menjadi target Kementerian LHK terkait pelanggaran operasional di kawasan hutan tersebut. Dari 36 perusahaan yang terdaftar, PT Antam, Semen Indonesia, dan perusahaan lainnya masuk dalam daftar tersebut. Pihak Kejaksaan juga sedang menangani kasus pelanggaran hukum di bidang pertambangan, termasuk dugaan korupsi pertambangan nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Antam. Baca Juga: Pengamat: Elektabilitas Tinggi Erick Thohir Maju sebagai Cawapres Tiga tersangka telah ditetapkan, termasuk Manajer PT Antam, pelaksana lapangan PT Lawu Agung Mining, dan Direktur PT Kabaena Kromit Pratama. Sementara itu, PT Semen Indonesia masih belum memenuhi kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terkait operasional tambang batu gamping di kawasan hutan di Tuban, Jawa Timur, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada. Baca Juga: Pemerhati Tata Ruang Desak Pemkot Bandung Tertibkan Reklame Ilegal Kementerian LHK telah memanggil perusahaan-perusahaan yang mengabaikan kewajiban mereka terkait IPPKH untuk segera melunasi kewajiban tersebut. Jika tidak dipatuhi, sanksi administrasi dan penegakan hukum akan diterapkan oleh Kejaksaan, bekerja sama dengan BPK dan KPK. Baca Juga: Polisi Amankan CCTV Di Lokasi Kejadian Ditemukannya Dua Jasad Sebagai langkah serius dalam menangani masalah ini, Kementerian LHK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM telah menerbitkan kebijakan ABS (Automatic Blocking System). Banyak perusahaan telah dikenai sanksi ABS, yang akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Dedi Kurniawan, pemerhati lingkungan hidup, menyatakan bahwa sanksi yang tegas tersebut akan mendorong para aktivis lingkungan untuk mengambil tindakan dan mendukung penyelesaian masalah pelanggaran ini yang diduga ada unsur kesengajaan. Baca Juga: Steve Ewon Lepaskan Ular dan Biawak Tandai Hutan Sudah Rusak di KLHK "Indikasi pelanggarannya jelas, antara lain merusak Kawasan Hutan, adanya Kerugian Negara, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang tampaknya mengulur-ulur waktu. Kami akan segera turun ke jalan lagi bersama berbagai elemen masyarakat untuk mendesak Kementerian LHK dan Kejaksaan Agung agar menangani kasus lingkungan hidup ini dengan serius," ujar Dedi Kurniawan, aktivis yang juga Ketua Dewan Daerah Walhi dan BP FK3I pada Senin (19/6/2023). Dedi menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan pelanggar yang tercantum dalam daftar Kementerian LHK harus siap menerima sanksi sesuai UU Cipta Kerja dan PP Nomor 24 Tahun 2021, serta tunduk pada kebijakan ABS.

PT Antam dan Semen Indonesia Terdaftar Tanpa Izin di Bidang Kehutanan

SAGKI 2025, Gereja Katolik Indonesia: Sinodal dan Misioner untuk Pembawa Damai

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

BeritaLainnya

SAGKI 2025, Gereja Katolik Indonesia: Sinodal dan Misioner untuk Pembawa Damai

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BRI Branch Office Pluit Region 6/Jakarta 1 Tandatangani MoU Payroll dengan PT Lucky Mom Indonesia

Mengubah Potensi Menjadi Realita: Kredit BRI KC Kalimalang Siap Dukung Ekspansi Miliaran Rupiah Celsie

KAI Logistik Wujudkan Komitmen Green Logistics Melalui Transparansi Jejak Karbon di Invoice Pelanggan

BRI Region 6/Jakarta 1 Resmikan Pembukaan BRI KCP Sedayu City

Kapolda Sulsel Silaturahmi ke Pangdam XIV Hasanuddin, Perkuat Sinergitas TNI-Polri jaga Stabilitas Keamanan Wilayah

Membuat Kamar Estetik yang Memikat: Tips dan Ide Kreatif

Berita Terkini

Recommended

Kilas Balik Pertemuan Jokowi dan Paloh pada 13 Oktober

Panwaslu Kecamatan Sabbang Selatan, Gelar Tes Wawancara Calon Pengawas TPS

PSI Akan Umumkan Pilihan untuk Pilpres 2024 dalam Konser Pilpres Santuy

Ancaman Hukuman Mati untuk Koruptor Minyak Goreng

PT Antam dan Semen Indonesia Terdaftar Tanpa Izin di Bidang Kehutanan

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended