Kebijakan tarif tiket masuk Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang ditetapkan Rp75.000 pada akhir pekan, ditambah biaya parkir antara Rp15.000 hingga Rp20.000, memicu keberatan dari sejumlah pihak.
Salah satu pengkritik adalah Elfenda Ananda, Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Sumatera Utara, yang menyampaikan pandangannya pada Selasa (7/7).
Elfenda menilai kenaikan biaya berpotensi mengubah wajah PRSU dari arena rakyat menjadi acara yang kurang terjangkau bagi masyarakat luas.
Menurutnya, bila pengunjung memilih untuk tidak masuk karena harga dianggap mahal, maka fungsi PRSU sebagai ruang promosi budaya, pemberdayaan UMKM, dan hiburan bagi semua lapisan patut dipertanyakan.
Ia mengingatkan bahwa penyelenggara, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), memang harus menjalankan manajemen profesional.
Namun karena PPSU berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menerima penyertaan modal dari APBD, Elfenda menekankan bahwa ada kewajiban pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan demi mengejar pendapatan semata.
Dalam konteks itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pemegang saham juga memiliki peran pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas kebijakan strategis perusahaan.
Ia menegaskan jika timbul keluhan luas dari masyarakat, Pemprov wajib melakukan evaluasi dan tidak bisa meletakkan seluruh tanggung jawab hanya pada direksi PT PPSU.
Elfenda mengingatkan dampak kebijakan tarif tinggi terhadap pelaku UMKM yang berjualan di area PRSU.
Penurunan jumlah pengunjung akibat mahalnya tiket akan langsung mengurangi potensi transaksi para pedagang kecil.
Ia menyebut adanya paradoks ketika pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM namun kebijakan harga justru menekan jumlah konsumen.
Menurut Elfenda, keberhasilan PRSU sebaiknya dinilai lebih luas daripada sekadar pendapatan tiket atau jumlah pengunjung.
Indikator yang diusulkan antara lain nilai transaksi UMKM selama penyelenggaraan, nilai investasi yang dijajaki, kerja sama bisnis yang terbentuk, serta dampak pada sektor perhotelan, transportasi, dan restoran.
Selain itu tingkat kepuasan masyarakat juga harus masuk sebagai tolok ukur keberhasilan acara tersebut.
Elfenda meminta keterbukaan mengenai dasar penetapan tarif Rp75.000, dengan menekankan prinsip value for money dalam kebijakan publik.
Setiap kenaikan tarif menurutnya harus disertai peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dia juga mendorong Pemprov membuka rincian skema pembiayaan penyelenggaraan PRSU.
Informasi yang diminta meliputi besaran penyertaan modal daerah, target pendapatan tiket, kontribusi sponsor, pendapatan dari penyewaan stan, serta hasil akhir pelaksanaan.
Karena penyelenggaraan menggunakan dana publik, Elfenda berargumen masyarakat berhak mengetahui pengelolaan dan manfaat yang dihasilkan.
Mengenai rencana menjadikan PRSU sebagai ruang temu investasi, ia menyatakan gagasan itu patut diapresiasi namun harus disertai indikator terukur.
Contoh indikator yang diminta adalah jumlah investor yang hadir, nilai investasi yang dijajaki, nota kesepahaman yang diteken, serta realisasi investasi yang nyata.
Memasuki usia ke-50, Elfenda menilai PRSU perlu kembali menegaskan peranannya sebagai pesta rakyat sekaligus instrumen pembangunan ekonomi daerah.
Ia menyerukan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama PT PPSU segera mengevaluasi kebijakan harga dan mekanisme penyelenggaraan supaya penyelenggaraan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi beban akibat tingginya biaya tiket dan parkir.







