Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmen untuk mendorong pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan Danau Toba.
Salah satu upaya nyata adalah membuka peluang bagi investasi yang dinilai dapat mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, di ruang kerjanya di Pamatang Raya, Selasa (4/8).
Saat ini perhatian pemerintah daerah tertuju pada rencana pembangunan kereta gantung (cable car) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Mixnon menjelaskan ada investor asing yang bekerja sama dengan PT Tiga Raja Putra Persada dan berencana menanamkan investasi bernilai triliunan rupiah untuk proyek tersebut.
Untuk mendukung realisasi proyek, PT Tiga Raja mengajukan permohonan pembebasan atau penggratisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Permohonan itu mencakup total lahan seluas 74 hektar yang menjadi lokasi rencana pembangunan.
Dari total tersebut, Pemkab Simalungun telah menyetujui penggratisan BPHTB untuk hampir 60 hektar yang berada di Kecamatan Girsang Sipanganbolon.
Sementara itu, 14 hektar yang administratifnya masuk Kecamatan Dolok Panribuan belum bisa diberikan fasilitas serupa.
Pemerintah daerah menjelaskan perbedaan perlakuan itu dikarenakan kawasan Dolok Panribuan belum ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun KSPN Danau Toba.
Kasus ini telah dilaporkan ke pemerintah pusat dan kini sedang dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Pendapatan Daerah.
Mixnon menegaskan bahwa dukungan terhadap investor tetap ada, namun semua kebijakan harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
Pihaknya berupaya mencari dasar hukum yang kuat agar lahan seluas 14 hektar dapat diproses sama, namun keputusan akhir bergantung pada penetapan status kawasan.
Untuk urusan perizinan serta pelayanan lain yang masih menjadi kewenangan kabupaten, Bupati Simalungun telah menjamin kemudahan layanan.
Pemkab kini menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait status lahan 14 hektar tersebut sebelum melakukan tindak lanjut administratif.
Sekretaris daerah berharap PT Tiga Raja Putra Persada segera merealisasikan pembangunan cable car dan menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi agar proyek dapat segera memberi manfaat bagi masyarakat luas.







