Bid Propam Polda Sumut akan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap dua anggota kepolisian, yakni AKP Fadlun Alfitri dan mantan penyidik Polres Batubara, Aipda H Gultom.
AKP Fadlun akan menghadapi proses disipliner atas dugaan intervensi terkait penanganan perkara yang melibatkan Aipda H Gultom.
Sementara itu, Aipda H Gultom akan disidang karena diduga melakukan pemerasan terhadap seorang warga sipil.
Kombes Pol Ferry Walintukan, Kabid Humas Polda Sumut, menyampaikan bahwa Tim Paminal Bid Propam saat ini masih mempersiapkan jalannya persidangan untuk kedua perkara tersebut.
Ia menegaskan bahwa jenis hukuman bergantung pada fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di sidang kode etik.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (15/8).
Menurut Kabid Humas, sidang telah dijadwalkan pada minggu depan dan hasilnya akan ditetapkan setelah proses persidangan selesai.
Ferry juga menyebut kemungkinan pemberian hukuman paling berat tidak dapat dikesampingkan, serta bahwa setelah sidang keduanya akan ditempatkan di tempat khusus (Patsus).
Catatan internal menunjukkan bahwa AKP Fadlun bukan kali ini saja berurusan dengan kode etik.
Pada 2011, saat berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) dan menjabat Kasat Sabhara Polres Hulu Sungai Selatan Polda Kalimantan Selatan, ia disidang terkait dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.
Kasus tersebut tercatat dalam LP/K-04/IV/2011/Propam tanggal 11 April 2011.
Hasil pemeriksaan pada waktu itu memutuskan sanksi berupa teguran tertulis dan penundaan pendidikan selama satu tahun, sebagaimana tertuang dalam SKHD/06/VI/2011/Propam Tanggal 24 Juni 2011.
Selain itu, Fadlun pernah diperiksa terkait dugaan penelantaran pada 2015.
Ia juga tercatat menghadapi dugaan penyalahgunaan narkoba pada 2016.
Pada 2023, terdapat pula dugaan pelecehan seksual yang menimpa yang bersangkutan.
Sekarang perkara yang menjadi dasar sidang kelima ini berkaitan dengan dugaan intervensi dan penyalahgunaan wewenang.







