Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menyatakan keprihatinan atas tingginya angka perceraian di Kabupaten Langkat dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan keluarga serta menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi dari Pengadilan Agama Stabat yang dipimpin Ketua Pengadilan Agama, Dr. Fauzati, S.Ag., M.Ag., di Ruang VIP Kantor Bupati Langkat pada Senin (7/9).
Audiensi membahas sejumlah isu penting, antara lain layanan peradilan agama, tren perkara perceraian, pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian, serta pengembangan layanan peradilan berbasis digital.
Dalam paparan, Pengadilan Agama Stabat mencatat sekitar 2.500 perkara perceraian sepanjang 2025.
Untuk tahun berjalan, hingga Agustus 2026 jumlah perkara tercatat mencapai sekitar 2.200.
Sekitar 85 persen perkara tersebut merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.
Faktor utama yang disebut mendorong perceraian meliputi judi online (judol), penyalahgunaan narkoba, serta kegagalan pemenuhan nafkah dan tanggung jawab keluarga.
Tiorita menyoroti dampak luas perceraian yang tidak hanya memengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan perempuan dan anak.
Dia mendorong keterlibatan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga dan menguatkan kapasitas keluarga.
Pihak Pengadilan Agama Stabat juga mengusulkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Langkat.
Tiorita menyambut positif rencana MoU dan meminta perangkat daerah teknis untuk mempelajari dokumen tersebut agar implementasinya cocok dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu inovasi yang dipresentasikan adalah layanan digital melalui e-Court dan pengembangan Desa Elektronik untuk memudahkan pendaftaran perkara secara elektronik di tingkat desa.
Pengadilan menyatakan bahwa ke depan, jika sarana dan prasarana memadai, persidangan juga dapat diikuti secara virtual tanpa kehadiran fisik pihak penggugat atau tergugat.
Tiorita mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan kesiapan Pemkab Langkat bekerja lintas sektor untuk membantu perempuan dan anak terdampak serta meningkatkan akses masyarakat ke layanan peradilan.
Turut hadir dalam audiensi Sekdakab Langkat H. Amril; Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Sosial dan Kemasyarakatan Syahrizal; Kepala BPKAD Iskandarsyah; Kepala Bappeda Rina; Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto; serta Kabag Kesra Setdakab Langkat Suhaimi.
Diharapkan sinergi antara Pemkab Langkat dan Pengadilan Agama Stabat akan memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan mutu pelayanan peradilan, dan memberikan perlindungan lebih baik bagi perempuan serta anak di wilayah tersebut.







