Presidium Kongres Rakyat Nasional, Sutrisno Pangaribuan, menyatakan bahwa tuduhan berupa klaim mahasiswa “diberi recehan” atau didanai untuk turun ke jalan merupakan taktik lama dalam pertarungan politik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutrisno pada Sabtu (27/6) sebagai respons atas narasi yang kini beredar mengenai aksi-aksi mahasiswa.
Menurutnya, narasi semacam itu sering dipakai untuk mereduksi legitimasi gerakan mahasiswa dan memecah persatuan kelompok-kelompok kritis.
Ia menekankan bahwa gerakan mahasiswa memiliki peran moral dan fungsi kontrol sosial yang otentik dalam kehidupan demokrasi, tanpa melihat adanya dukungan logistik atau sumber dana tertentu.
Sutrisno mengingatkan bahwa tuduhan mahasiswa “dibayar” bukan fenomena baru; klaim serupa sudah muncul jauh sebelum peristiwa reformasi 1998.
Pria yang aktif terlibat dalam gelombang aksi tahun 1998 itu juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengklaim status sebagai aktivis 1998, namun tetap menghargai perjuangan generasi tersebut.
Ia meminta publik memberi penghargaan kepada mahasiswa yang memilih turun ke jalan meski ancaman represi dan paparan gas air mata tetap nyata.
Dalam situasi meningkatnya apatisme politik, keberanian mahasiswa untuk menghadapi risiko fisik menurutnya patut diapresiasi.
Sutrisno berpendapat kehadiran mahasiswa berfungsi sebagai pengingat bagi kekuasaan ketika saluran formal demokrasi gagal menjalankan fungsi pengawasan.
Dia juga menyoroti pernyataan beberapa pejabat, termasuk Prabowo Subianto, yang menyiratkan adanya “pihak tertentu” di balik aksi mahasiswa.
Sutrisno menilai tudingan-tudingan semacam itu merupakan respons khas dari penguasa saat menghadapi kritik publik, yang cenderung mencari kambing hitam ketimbang menanggapi substansi isu.
Lebih jauh ia menyebut istilah “recehan politik” untuk menggambarkan strategi yang dipakai untuk mendiskreditkan gerakan kritik.
Selain itu, Sutrisno menuding bahwa praktik kooptasi terhadap aktivis lebih sering dilakukan oleh lingkaran kekuasaan melalui penempatan pada jabatan-jabatan strategis.
Ia merinci bentuk kooptasi tersebut antara lain penunjukan menteri, wakil menteri, komisaris dan direksi BUMN, serta penasihat khusus pemerintah.
Kelompok elite politik yang menerima fasilitas semacam itu, menurutnya, kerap dimanfaatkan untuk menekan kritik dari dalam struktur kekuasaan.
Sutrisno juga memperingatkan tentang sejumlah kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi, seperti reorganisasi TNI lewat penambahan satuan teritorial, perubahan batas usia pensiun dalam revisi undang-undang TNI dan Polri, serta pengaktifan berbagai satuan tugas.
Ia menegaskan bahwa narasi tuduhan mahasiswa “dibayar” bertujuan memecah konsolidasi gerakan dan melemahkan daya kritik mereka, sehingga mahasiswa diminta tidak terjebak pada isu itu.
Sutrisno menutup pernyataannya dengan menyerukan agar mahasiswa tetap kukuh sebagai gerakan moral dan pengawas publik, terutama ketika lembaga-lembaga formal kehilangan kemampuan mengontrol pemerintah.







