Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pejabat daerah dari gubernur hingga kepala desa turut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan saat peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.
Ia menegaskan pengawasan penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat menurunkan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
Menurut Presiden, MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga pelaksanaannya harus dijaga dari kepentingan pribadi.
Prabowo mengakui adanya pihak yang berupaya memanfaatkan program tersebut secara tidak benar.
Oleh sebab itu, ia meminta pengawasan aktif terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di masing-masing wilayah.
Setiap dugaan penyimpangan diminta segera dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN), dan masyarakat atau pejabat daerah dapat melaporkan langsung kepada Presiden jika perlu.
Ia juga menginstruksikan agar TNI dan Polri membantu pengawasan, dengan catatan tugas itu harus dijalankan secara profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Prabowo menyinggung peran Dandim, Kapolres, dan Kapolsek untuk memeriksa pelaksanaan tanpa tindakan yang merugikan pihak lain.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, karena akses pelaporan kini lebih mudah berkat perangkat gawai yang dimiliki warga.
Presiden menekankan pentingnya menjaga mutu dan porsi makanan yang disalurkan oleh pengelola dapur MBG.
Asupan gizi yang memadai dini hari dianggap krusial untuk tumbuh kembang anak, yang berdampak pada kemampuan mereka menjadi tenaga produktif di masa depan.
Meski demikian, Prabowo menyadari masih ada daerah yang belum menerima manfaat MBG; pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan program secara bertahap.
Ia mengingatkan bahwa kondisi geografis negara yang luas menyebabkan beberapa desa belum tersentuh program, namun upaya perlu dilanjutkan secara sistematis.







