Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mendesak pemerintah untuk memperkuat aturan terkait Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).
Pernyataan itu disampaikan Adisatrya pada Kamis (9/7/2026) sebagai bentuk dorongan agar ada kepastian hukum bagi hak pensiun para pegawai tersebut.
Ia menilai bahwa kepastian aturan menjadi prasyarat agar ASN PPPK dapat menerima manfaat pensiun yang layak setelah masa pengabdian mereka berakhir.
Politisi yang akrab disapa Adi menuturkan bahwa hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur pemberian JP dan JHT bagi kelompok tersebut.
Ketiadaan payung hukum khusus itu, menurutnya, berpotensi menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak pensiun bagi ASN PPPK.
Isu ini mendapat perhatian serius dari sejumlah anggota Komisi VI karena menyangkut kesejahteraan pegawai saat memasuki masa purnabakti.
Dalam rapat Komisi VI DPR RI, para anggota mendorong agar pemerintah dan DPR segera menyelesaikan regulasi yang dibutuhkan.
DPR saat ini mengkaji berbagai alternatif bentuk aturan, termasuk opsi penyusunan Peraturan Menteri maupun Peraturan Pemerintah.
Adisatrya menegaskan keputusan mengenai bentuk regulasi akan dibahas lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.
Tujuan pembahasan lanjutan itu adalah menghasilkan mekanisme yang tepat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh ASN PPPK.







