Jenggala.id – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan imbauan untuk menunda perjalanan balik bagi para pemudik setelah tanggal 26 April 2023. Imbauan tersebut disampaikan oleh Presiden pada hari Senin, tanggal 24 April 2023.
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa imbauan tersebut berlaku tidak hanya untuk para pemudik, tetapi juga untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri, dan karyawan swasta untuk menunda jadwal kembali setelah perayaan Lebaran 2023. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya puncak arus balik pada tanggal 24-25 April 2023.
Baca juga : Jurnalis Peduli Pemudik 2023 Kembali Digelar
Presiden Jokowi mengatakan bahwa untuk mengatasi penumpukan arus balik yang terjadi pada tanggal 24 dan 25 April 2023, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam keterangan pers secara daring yang dilakukan dari Manggarai Barat, NTB, pada hari Senin pagi.
“Dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023,” tegasnya.
Baca juga : Pemudik Ini Baru Sadar Di Pekalongan Kalau Istrinya Ketinggalan
Presiden Jokowi menegaskan bahwa cara untuk menghindari penumpukan arus balik tersebut adalah dengan menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023.
Kepala Negara juga menekankan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi ASN, TNI, Polri, BUMN, ataupun pegawai swasta, yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing.
Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa untuk mengatasi penumpukan arus balik tersebut, instansi atau perusahaan dapat memberikan bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya bagi para karyawan yang akan melakukan perjalanan kembali dari mudik.
Baca juga : Ada Pertimbangan Penundaan Daerah Otonom Baru di Papua
Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan pada puncak arus balik yang diprediksi mencapai 203.000 kendaraan, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan.
Jumlah tersebut sangat besar dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal sebanyak 53.000 kendaraan.
Presiden Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan mematuhi semua aturan serta mengikuti semua arahan petugas di lapangan.







