“WTP itu positif bagi kepala daerah karena mereka dinilai kinerjanya baik dan bersih dari segi laporan keuangan. Wajar kalau kepala daerah berlomba-lomba pamer WTP dari BPK karena bisa buat jualan politik tentu untuk mendapat simpati rakyat,” tegas Adi lagi.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh sebuah daerah tidak menjamin kepala derah setempat merupakan sosok yang bersih dari korupsi. Hal ini tercermin dari kasus Bupati Bogor Ade Yasin yang diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Kabupaten Bogor mendapat predikat WTP.
“Tidak dijamin WTP itu bersih karena banyak kepala daerah dapat WTP dari hasil lobi-lobi dan suap, seperti yang terjadi pada Bupati Bogor,” kata Ujang, Kamis (28/4).
