Jenggala.id – TPN Ganjar-Mahfud menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa presiden boleh berpihak dapat membuka pintu kemungkinan terjadinya pemakzulan presiden. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa pemakzulan dapat terjadi jika sikap Jokowi dianggap melanggar sumpahnya untuk melaksanakan konstitusi dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Todung mengungkapkan, “Kalau Presiden tak bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Kalau ini disimpulkan sebagai perbuatan tercela, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk pemakzulan.”
Todung juga menyatakan bahwa Jokowi tidak berhak untuk melakukan kampanye pada Pilpres 2024 karena masa jabatannya akan berakhir. Menurutnya, ketentuan yang membolehkan presiden berkampanye berlaku hanya untuk pejabat petahana yang mencalonkan diri untuk periode kedua.
“Dalam konteks ini, Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik, dia tidak mencalonkan diri untuk periode kedua, jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik,” kata Todung.
Todung juga menyoroti keberpihakan Jokowi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
“Inilah yang tidak adil, tidak fair, dan menurut saya ini tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality dan tidak ada diskriminasi,” ujar Todung.
Deputi Politik TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, menilai bahwa pernyataan Jokowi tentang presiden boleh berkampanye sedikit berbeda dengan peristiwa Pilpres Amerika Serikat 2016. Andi mencatat bahwa saat itu, Presiden Barack Obama mendukung rekan satu partainya, Hillary Clinton, yang bersaing dengan Donald Trump.
Namun, dalam konteks Pilpres 2024 di Indonesia, sikap Jokowi tidak mendukung kandidat yang diusung PDIP, partai yang membesarkannya.
“Di Indonesia yang terjadi adalah ‘Obama’ mendukung ‘Trump’, membuat semua orang terkejut dan alasan di baliknya tidak diketahui,” kata Andi.
Andi juga menyatakan bahwa sikap Jokowi bermasalah karena kedua anaknya tiba-tiba mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan ketua umum partai politik.
Meskipun Andi mengklaim masih memiliki kesamaan dengan Jokowi dalam banyak hal seperti gagasan poros maritim, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan hilirisasi, namun ia mengakui perbedaan dalam hal demokrasi karena menurutnya Jokowi tidak memandang isu nepotisme dan politik dinasti dengan serius.
“Demokrasi? Beda. Pak Jokowi membuat demokrasi kita mundur karena politik dinasti, nepotisme, pelanggaran etik, di situ kemudian banyak pihak memutuskan berbeda dengan Pak Jokowi,” kata Andi.







