Tim kuasa hukum yang mewakili enam warga Desa Gunung Malintang mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polres Padanglawas terkait penangkapan dan penahanan klien-klien mereka.
Pemohon dipimpin Martua Gading Habonaran Daulay SH MH dan didampingi sekretaris tim Donna Siregar SH.
Dalam permohonan tersebut, tim menilai perlu diuji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penahanan yang diberlakukan oleh penyidik.
Mereka menyatakan bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, seharusnya ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan relevan sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Permohonan diajukan sebagai upaya memastikan proses penyidikan berjalan berdasarkan alat bukti yang memadai, bukan sekadar asumsi atau narasi tunggal.
Peristiwa yang memicu perkara ini bermula dari sengketa pengerjaan dan penguasaan lahan di Desa Gunung Malintang.
Ketegangan antar pihak sempat memuncak dalam beberapa pertemuan dan berujung pada bentrok fisik pada 1 Agustus 2026, sebagaimana tercatat dalam LP Nomor: LP/B/50/VIII/2026/SPKT/SEK.BARTENG/PALAS/SU tanggal 1 Agustus 2026.
Pihak pelapor lain, Raja Oloan Siregar, juga membuat laporan polisi dengan keterangan bahwa dirinya dipukul pada bagian mata kanan dan bahwa Nirwansyah Harahap dipukul menggunakan kayu.
Dua hari setelah itu, Jamaluddin Siregar melaporkan dugaan penyerobotan tanah melalui LP Nomor: LP/B/237/VIII/2026/SPKT/POLRES PADANG LAWAS/POLDA SUMATERA UTARA terhadap Munir Dasopang, Alvin Harahap dan rekan-rekannya.
Kuasa hukum menekankan bahwa keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki peran yang berbeda dalam pemeriksaan, sehingga tidak tepat menyatukan semuanya dalam satu narasi tunggal.
Menurut penjelasan tim, beberapa klien sempat dipanggil sebagai saksi namun sehari setelah pemanggilan itu mereka berubah status menjadi tersangka dan langsung ditahan.
Donna Siregar SH yang tergabung dalam Tim Hukum Para Pemohon dari Kantor Hukum Daulay Brothers & Rekan menyatakan bahwa perubahan status bukan otomatis melanggar prosedur, namun waktu dan dasar pembuktian sebelum penetapan tersangka menjadi hal penting yang harus diuji melalui praperadilan.







