Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di wilayah penyangga merupakan sumber utama pencemaran udara yang memengaruhi kualitas udara Ibu Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (20/8/2026).
Pramono menjelaskan bahwa upaya pengendalian polusi yang hanya dilakukan secara internal di Jakarta tidak akan efektif tanpa intervensi terhadap emisi lintas wilayah dari kawasan penyangga.
Salah satu contoh yang disebutkan adalah PLTU Suralaya, yang menurutnya masih memanfaatkan bahan bakar fosil dengan intensitas emisi tinggi.
Menurut Pramono, kunci penyelesaian masalah ini terletak pada peningkatan koordinasi di kawasan aglomerasi Jabodetabek serta penegakan regulasi yang lebih tegas terhadap industri dan pembangkit listrik yang masih bergantung pada batu bara.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar pihak-pihak yang menyumbang emisi besar dapat diatur bersama-sama.
Sebagai langkah domestik, Pemprov DKI telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk menekan emisi dari sektor transportasi, termasuk memperluas ekosistem kendaraan listrik dan membenahi fasilitas transportasi publik guna mendorong peralihan dari kendaraan pribadi.
Saat ini sekitar 500 unit bus listrik telah beroperasi, dan Pemerintah Provinsi menargetkan lebih dari 10.000 bus listrik beroperasi pada 2030.
Selain listrik, Pemprov DKI juga menyatakan kesiapan mengadopsi teknologi hidrogen dan hibrida sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi transportasi.
Langkah-langkah itu diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menurunkan tingkat polusi udara yang mempengaruhi Jakarta.







