Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinaikkan lebih dari 100% atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kapasitas lembaga.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan kenaikan anggaran ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).
Ivan menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu, 26 Agustus 2026, dan menegaskan penguatan kelembagaan menjadi salah satu fokus utama.
Pemerintah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp253,3 miliar untuk PPATK pada 2027.
Sementara itu, PPATK mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar sehingga total kebutuhan yang diajukan mencapai Rp769,8 miliar.
Menurut Ivan, peningkatan anggaran akan mendukung fungsi intelijen keuangan dan upaya penindakan terhadap berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
Salah satu perhatian khusus yang diungkapkan adalah pemberantasan judi online sebagai sumber aliran dana ilegal.
Perputaran dana judi online tercatat sekitar Rp359,81 triliun pada 2024.
Pada 2025, perputaran tersebut turun menjadi sekitar Rp286,84 triliun atau berkurang 20,3% dibandingkan 2024.
Jumlah deposit tercatat sekitar Rp34 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp51,3 triliun pada 2025.
Memasuki Semester I 2026, jumlah deposit tercatat sekitar Rp22 triliun.
Upaya penanganan juga meliputi penghentian transaksi terhadap 5.762 rekening bandar judi online.
Selain itu, Rp588,62 miliar dana judi online telah disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Jumlah tersebut belum termasuk dana yang masih diblokir oleh penyidik atau yang sedang proses peradilan.
Dalam dukungan penegakan hukum, sepanjang 2025 hingga Semester I 2026 PPATK menyampaikan sebanyak 1.479 Hasil Analisis (HA) kepada aparat penegak hukum.
Pada periode yang sama, PPATK juga menghasilkan 17 Hasil Pemeriksaan (HP) sebagai bagian dari dukungan terhadap penanganan tindak pidana.
Indikasi nominal transaksi terkait tindak pidana korupsi mencapai sekitar Rp195,77 triliun, terdiri atas Rp180,87 triliun pada 2025 dan Rp14,90 triliun pada Semester I 2026.
Untuk tindak pidana narkotika, indikasi nominal mencapai sekitar Rp7,72 triliun, yaitu Rp4,79 triliun pada 2025 dan Rp2,92 triliun pada Semester I 2026.
Indikasi transaksi terkait kejahatan perbankan mencapai sekitar Rp25,15 triliun, yang meliputi Rp24,23 triliun pada 2025 dan Rp0,92 triliun pada Semester I 2026.
Sementara indikasi transaksi terkait pasar modal mencapai sekitar Rp1,52 triliun, terbagi atas Rp1,23 triliun pada 2025 dan Rp0,29 triliun pada Semester I 2026.
Aliran dana yang berkaitan dengan green financial crime juga teridentifikasi signifikan.
Indikasi transaksi terkait pertambangan tercatat sekitar Rp684,71 triliun, terdiri atas Rp517,47 triliun pada 2025 dan Rp167,23 triliun pada Semester I 2026.
Pada kejahatan lingkungan hidup, indikasi nominal mencapai sekitar Rp198,87 triliun, terdiri atas Rp198,71 triliun pada 2025 dan Rp0,16 triliun pada Semester I 2026.
Untuk kejahatan kehutanan, indikasi transaksi mencapai sekitar Rp360 miliar, terbagi atas Rp300 miliar pada 2025 dan Rp60 miliar pada Semester I 2026.
Indikasi transaksi terkait penipuan mencapai sekitar Rp33,78 triliun, yakni Rp22,53 triliun pada 2025 dan Rp11,25 triliun pada Semester I 2026.
Untuk perdagangan orang, indikasi nominal sekitar Rp417 miliar, terdiri atas Rp10,20 miliar pada 2025 dan Rp406,80 miliar pada Semester I 2026.
Ivan menegaskan kontribusi PPATK tidak hanya pada pengungkapan aliran dana, tetapi juga pada kontribusi fiskal.
Output PPATK menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,27 triliun sepanjang 2020 hingga Juni 2026.
Dalam rangka memperkuat kapasitas intelijen keuangan di usia ke-24, Ivan menyatakan PPATK akan terus berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian, aparat penegak hukum, serta industri keuangan.
PPATK pertama kali dibentuk pada 17 April 2002 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Ivan menambahkan bahwa tantangan kejahatan keuangan terus berkembang dan penguatan kapasitas PPATK semakin mendapat pengakuan di tingkat internasional.







