Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengklarifikasi praktik pencicipan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menjadi sorotan publik.
Pernyataan itu disampaikan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurut Sudaryono, pencicipan bukanlah kewajiban tunggal guru, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan berlapis sebelum makanan disajikan kepada siswa.
Sebelum dikirim ke sekolah, menu MBG telah melalui uji organoleptik di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Uji organoleptik dimaksud merupakan pemeriksaan kualitas makanan berdasarkan tekstur, rasa, dan warna.
Proses pengecekan dimulai sejak makanan selesai dimasak di SPPG, dan melibatkan Kepala SPPG, pengawas gizi, serta asisten lapangan yang mencicipi terlebih dahulu.
Setibanya di sekolah, giliran penanggung jawab sekolah atau PIC yang melakukan pencicipan akhir.
PIC sekolah menerima insentif resmi dari BGN sebagai bagian dari tugasnya sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
Setelah semua pemeriksaan, makanan kemudian dibagikan kepada siswa dan guru menggunakan jenis wadah makan yang sama.
Guru memperoleh menu MBG karena ikut makan bersama siswa di kelas, sehingga kehadiran mereka dimanfaatkan untuk memberikan edukasi gizi.
Dalam kegiatan makan bersama tersebut, guru diharapkan mengajarkan praktik cuci tangan, berdoa, serta tertib antre sebelum makan.
Selain kebiasaan hidup sehat, guru juga diminta menjelaskan manfaat zat gizi seperti protein, karbohidrat, dan sayuran bagi tubuh.
BGN menegaskan bahwa pengawasan mutu makanan dilakukan secara bertahap dari dapur SPPG hingga makanan diterima dan dikonsumsi di sekolah, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada guru.







