MEDAN, Jenggala – Pernyataan Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi rumah sakit (RS) asing untuk beroperasi di Indonesia menuai perhatian, khususnya terkait dampaknya terhadap sistem kesehatan di daerah seperti Sumatera Utara.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kesehatan Sumatera Utara, Destanul Aulia SKM, menilai kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif.
Menurutnya, pembukaan akses bagi RS asing bukan sekadar soal investasi, tetapi juga menyangkut kualitas layanan, persaingan industri, dan pemerataan akses kesehatan.
“Ini bukan hanya soal investor masuk, tetapi bagaimana sistem kesehatan kita ke depan dan apakah manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya, Minggu (19/4).
Secara teori, kebijakan membuka investasi asing di sektor kesehatan berpotensi membawa dampak positif. Kehadiran RS internasional dinilai dapat mendorong peningkatan mutu layanan, mempercepat adopsi teknologi medis, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan lokal melalui transfer pengetahuan.
Di Indonesia, praktik ini sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah rumah sakit dengan jaringan internasional telah beroperasi melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA) yang melibatkan kolaborasi dengan mitra domestik.
Namun, Destanul mengingatkan bahwa kompetisi di sektor kesehatan tidak selalu berdampak merata. Dalam sistem pembiayaan seperti BPJS Kesehatan, rumah sakit seringkali lebih terdorong pada efisiensi biaya dibanding peningkatan mutu klinis.
“Yang sering terlihat meningkat itu fasilitas dan kenyamanan, sementara kualitas klinis tidak selalu naik secepat itu,” jelasnya.
Kondisi ini menjadi perhatian di Sumatera Utara, di mana mayoritas layanan kesehatan masih bergantung pada BPJS. Kehadiran RS asing dengan layanan premium berpotensi memunculkan kesenjangan baru, dengan terbentuknya layanan dua lapis antara masyarakat mampu dan masyarakat umum.
Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang besar untuk menekan angka masyarakat yang berobat ke luar negeri. Selama ini, dana yang keluar untuk layanan kesehatan di luar negeri diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
“Kalau layanan dalam negeri bisa ditingkatkan, maka dana tersebut bisa berputar di dalam negeri dan berdampak pada ekonomi daerah,” tambahnya.
Karena itu, Destanul menegaskan peran pemerintah sangat krusial dalam mengawal kebijakan ini.
Ia menilai pemerintah harus mampu menjadi pengatur utama agar investasi yang masuk tidak hanya menghadirkan layanan eksklusif, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.
“Pemerintah harus menjadi orkestrator, memastikan investasi asing benar-benar memberi manfaat luas, bukan justru memperlebar kesenjangan,” pungkasnya. (wsp/m32/d2)
Jenggala







