Jenggala.id – Kepolisian telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 untuk tingkat SMP dan SMA di Kota Bogor.
Lima tersangka tersebut dikenal dengan inisial SR, AS, ME, BS, dan MS. Mereka adalah para calo yang mengklaim dapat memuluskan calon siswa untuk diterima di sekolah negeri melalui sistem PPDB zonasi.
Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor, Kombes Bismo Teguh Prakoso, mengungkapkan bahwa dari kelima tersangka, satu di antaranya adalah tenaga honorer di Kelurahan Paledang.
Baca juga : Sistem Zonasi Akan Dievaluasi Menyeluruh
“Empat tersangka lainnya adalah individu biasa dari masyarakat umum,” kata Bismo pada Jumat (29/9/2023).
Dalam PPDB 2023, tersangka SR mengakui telah membantu memasukkan calon siswa ke SMP dan SMA favorit sebanyak 9 kali melalui sistem online dengan tarif sebesar Rp 13 juta per orang.
“Sementara AS dan ME berperan dalam pemalsuan Kartu Keluarga (KK). KK tersebut beralamat dekat dengan SDN Polisi 4, dan satu KK lagi menggunakan domisili Masjid At-Taqwa,” jelasnya.
Baca juga : Disdik Jabar Ajak Masyarakat Manfaatkan Ruang Konsultasi PPDB
Dari hasil pemalsuan KK, Bismo mengungkapkan bahwa tersangka AS dan ME menerima upah sebesar Rp 300 per orang.
“Jadi, mereka memiliki KK asli, lalu KK tersebut dimodifikasi dengan mengganti tandatangan Kadisdukcapil yang lama dengan yang baru. Kemudian, tersangka memasukkan nama calon siswa ke dalam KK tersebut, dan selanjutnya menggandakannya untuk syarat pendaftaran PPDB online,” paparnya.
Selanjutnya, tersangka BS mengakui telah membantu memasukkan 50 siswa ke sekolah favorit di Kota Bogor dengan menetapkan tarif antara Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta per orang.
Baca juga : Puluhan Siswa PPDB Didiskualifikasi Imbas Kecurangan
“BS berkolaborasi dengan MS untuk memalsukan KK. Dia juga yang mengunggah persyaratan-persyaratan kliennya untuk pendaftaran PPDB online. Setelah selesai, MS mengonfirmasi hasilnya kepada BS. Tersangka MS menerima bayaran sebesar Rp 7 juta dari BS untuk 7 anak,” tambahnya.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Bogor, Kompol Rizka Fadhila, mengungkapkan bahwa kelima tersangka tersebut berasal dari jaringan yang berbeda. Tarif yang mereka tetapkan juga bervariasi.
“Jadi, tersangka-tersangka ini menyesuaikan tarif dengan situasi ekonomi orang tua calon siswa mereka. Jika orang tua tersebut memiliki kendaraan mewah, tentu tarifnya lebih tinggi,” katanya.
Baca juga : Simak Pengumuman Seleksi PPDB SMA dan SMK Tahap I
Rizka menyatakan bahwa penyelidikan masih berlanjut terhadap kelima tersangka ini untuk pengembangan lebih lanjut.
“Kami menduga ada jaringan lain atau kemungkinan orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Kami sedang menyelidiki hal ini,” ujarnya.
Menurutnya, kemungkinan besar jaringan semacam ini sudah beroperasi sejak diterapkannya sistem PPDB pada tahun 2017 lalu.
“Jika kita melihat jumlah orang tua yang menggunakan jasa penjagal PPDB pada tahun 2023 saja sudah cukup banyak, ini mengindikasikan bahwa praktik ini mungkin sudah berlangsung sejak PPDB diterapkan. Namun, ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut,” tandasnya.







