Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) menyelenggarakan Seminar Strategis Jalasena Maritime Studies (JMS) bertajuk “Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A.
Acara dihadiri oleh unsur pemerintah, TNI AL, kalangan akademisi, pelaku industri maritim, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan di sektor kemaritiman.
Seminar menjadi wadah dialog strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat industri maritim nasional di tengah tantangan geopolitik dan dinamika perdagangan global.
Sesi pembukaan juga ditandai dengan peluncuran Jalasena Maritime Studies (JMS) sebagai pusat kajian maritim PPAL.
Selain itu, PPAL memperkenalkan Kantor Hukum PPAL yang bertujuan mendukung penguatan aspek hukum maritim dan pendampingan bagi pelaku industri.
Peluncuran kedua institusi tersebut dinilai sebagai komitmen PPAL untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan maju sebagai negara maritim.
Dalam sambutannya, Yudo Margono menekankan perlunya sinergi antara keamanan laut, diplomasi yang kuat, dan kepastian hukum sebagai prasyarat pengembangan industri maritim nasional.
Yudo menyatakan bahwa potensi maritim Indonesia harus didukung langkah-langkah konkret agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing global.
Wakil Kepala Staf Angkatan Laut hadir sebagai Keynote Speaker dengan materi berjudul “Keamanan Laut Merupakan Aspek Untuk Menciptakan Stabilitas Kawasan Dalam Mendukung Industri Maritim Nasional.”
Pemaparan keynote menyorot kondisi keamanan maritim kawasan, potensi ancaman terhadap Indonesia, serta kebijakan TNI AL dalam menjaga stabilitas wilayah laut.
Panel seminar menghadirkan tiga pembicara utama yang membahas aspek diplomasi, industri pelayaran, dan kebijakan perkapalan.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M., membahas pentingnya diplomasi maritim, perlindungan hukum bagi entitas bisnis Indonesia di luar negeri, serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis maritim internasional.
Wakil Ketua Umum Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Bok Nova Y Mugijanto menguraikan tantangan dunia pelayaran nasional dalam menjaga distribusi energi di tengah turbulensi geopolitik dan persaingan bisnis.
Bok Nova juga menekankan kebutuhan perlindungan terhadap pelaku usaha pelayaran nasional agar mampu bersaing dalam pasar internasional.
Direktur Perkapalan dan Kepelabuhanan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ir. Syamsuddin, memaparkan pelaksanaan asas cabotage dan mekanisme pendaftaran kapal berbendera Indonesia.
Syamsuddin turut menjelaskan upaya perlindungan hukum bagi kapal serta awak kapal Indonesia yang beroperasi di perairan internasional.
PPAL berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat ekosistem maritim nasional.
Tujuan akhir dari rangkaian kegiatan adalah mendorong terbentuknya industri maritim Indonesia yang tangguh, kompetitif, dan adaptif terhadap dinamika global.
Seminar juga diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui kebijakan, hukum, dan kerja sama lintas sektoral.







