Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya, menjelaskan motivasi di balik keputusan penutupan Gang Dolly beberapa tahun lalu.
Kisah tersebut diungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan Moncong Publik.
Keputusan menutup lokalisasi itu sempat memicu pro dan kontra serta tudingan bahwa langkahnya semata-mata didasari norma moral.
Risma menegaskan bahwa pertimbangan utamanya adalah keselamatan dan masa depan anak-anak yang tumbuh di sekitar kawasan tersebut.
Selama menangani perkara, ia kerap terlibat langsung dalam penanganan kasus perdagangan anak (trafficking) bersama aparat terkait.
Ia menerima laporan bahkan pada dini hari dan selalu membawa HT selain handphone untuk komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Setiap ada informasi, ia hadir untuk meninjau posisi korban dan memastikan berapa usia anak-anak yang terlibat.
Dari pengumpulan data yang sistematis, terlihat pola mengkhawatirkan bahwa mayoritas korban berasal dari lingkungan lokalisasi itu sendiri.
Salah satu kasus paling memilukan yang diceritakan adalah seorang anak berusia tujuh tahun yang menunjukkan tanda-tanda kecanduan seksual akibat paparan lingkungan sekitar.
Anak tersebut bahkan harus menutup mata saat hendak ditemui agar tidak terangsang oleh kehadiran figur lawan jenis.
Di lingkungan tersebut juga terjadi praktik komersialisasi tontonan; anak-anak memungut bayaran antara Rp1.000 hingga Rp2.000 agar teman sebayanya bisa mengintip aktivitas di dalam lokalisasi.
Menghadapi risiko dan tekanan, termasuk ancaman dari jaringan kejahatan terorganisir, Risma akhirnya mengambil langkah tegas untuk menutup Gang Dolly.
Pada saat Komnas HAM melakukan kunjungan ke lokasi, anak-anak sekitar menangis sambil memegangi Risma dan memohon, “Bu, jangan dibuka lagi, Bu. Kami tidak bisa belajar”.
Bagi Risma, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan untuk melindungi generasi muda dari dampak psikologis dan sosial yang merusak.







