Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penyidikan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri terkait dugaan korupsi di sektor batu bara.
Pernyataan itu disampaikan Ketum Komisi III, Habiburokhman, pada konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.
Ia menegaskan bahwa penyelidikan harus berlangsung secara tuntas dan berpegang pada prinsip transparansi, independensi, serta keadilan sesuai Presisi Polri.
Habiburokhman menyatakan Komisi III menghargai upaya penegakan hukum tersebut dan meminta agar setiap pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Menurutnya, dampak dari dugaan korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Gangguan pasokan listrik di sejumlah daerah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi juga disebut menjadi konsekuensi yang harus diperhitungkan.
Komisi III akan terus melakukan pengawalan terhadap proses hukum agar berjalan sesuai koridor dan bebas dari intervensi, tambahnya.
Dia menambahkan bahwa sebelum mengambil sikap lebih lanjut, pihaknya masih melanjutkan komunikasi dan pendalaman terhadap perkembangan kasus ini.
Habiburokhman menekankan prinsip dasar DPR, yakni mendukung proses hukum yang berpijak pada alat bukti yang kuat.
Dalam konteks penegakan hukum, ia menegaskan tidak melihat siapa orangnya; jika bukti kuat ada, maka harus ada pertanggungjawaban.
Anggota Komisi III, Sudeson Tandra, meminta seluruh aparat penegak hukum, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, menunjukkan solidaritas dalam mendukung penyidik Kortas Tipikor.
Sudeson menegaskan, “Program ketahanan energi merupakan prioritas nasional,” sehingga pengungkapan perkara ini harus dilakukan seterang-terangnya dan pelakunya dihukum seberat-beratnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapapun yang diduga terlibat, baik pejabat, pengusaha, maupun karyawan.
“Semua sama di depan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan setegak-tegaknya,” ujarnya.







