Kuasa pelapor Ronald Christian dari Kantor Hukum Sabar Ganda & Patners mendesak penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara untuk segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan penggelapan pesangon yang menimpa beberapa mantan karyawan PT Torganda.
Menurut Ronald, ada indikasi bahwa oknum pengacara berinisial DT menerima pembayaran dari perusahaan tetapi tidak menyerahkan seluruh hak pesangon kepada para penerima yang berhak.
Kasus bermula saat beberapa mantan karyawan PT Torganda menempuh jalur hukum melalui kuasa hukum DT di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan.
Hak-hak pesangon para mantan karyawan tersebut kemudian terdaftar dalam daftar tagihan kreditur preferen berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 45/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2023/PN Niaga Medan tanggal 29 Februari 2024.
Pada pelaksanaan putusan pada 26 April 2024, PT Torganda disebut telah membayarkan secara tunai dan menyerahkan hak pesangon kepada sejumlah mantan karyawan melalui DT di Kantor PT Torganda, Jalan Abdullah Lubis.
Nilai nominal yang tercatat dari pembayaran perusahaan adalah Rp634.381.881 untuk Indahwati Telaumbanua (ahli waris Meniati Gea), Rp972.455.154 untuk Damawati Laia (ahli waris Jasmadi Laia dan Renawati Telaumbanua), dan Rp380.652.591 untuk Medila Zai.
Namun faktanya, para penerima hanya menerima sebagian kecil dari jumlah tersebut secara tunai dari DT; Indahwati menerima Rp74.500.000, Damawati menerima Rp149.000.000, dan Medila menerima Rp70.000.000.
Para korban baru menyadari adanya selisih besar antara nominal putusan dan uang yang mereka terima pada Desember 2025 setelah mengetahui rekan kerja lain memperoleh kompensasi penuh sesuai putusan pengadilan.
Ronald menilai ada modus yang diduga dilakukan DT dan rekan-rekannya, yakni tidak memberitahukan besaran hak pesangon sesuai putusan dan tidak melibatkan para korban saat pembayaran dilakukan sehingga penerimaan tidak dilakukan secara langsung oleh yang berhak.
Pihak pelapor telah mendaftarkan laporan ke Polda Sumut dengan nomor registrasi LP/B/263/II/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 14 Februari 2026.
Laporan tersebut ditangani penyidik Dit Reskrimum Polda Sumut dan terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023).
Proses penyidikan juga tercatat dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor: B/SPDP/133/IV/RES.1.11./2026/Dit Reskrimum yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Selain proses pidana, kuasa hukum memperingatkan bahwa kemungkinan pengaduan ke Dewan Kehormatan Profesi Advokat akan diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum pengacara DT.
Ronald meminta agar penyidik memanggil paksa DT, mempertimbangkan penahanan, dan segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan agar perkara dapat disidangkan.







