Bidang Propam Polda Sumut menyelesaikan sidang kode etik untuk AKP FA pada Selasa (19/8).
Keterangan disampaikan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan bersama Kabid Propam Kombes Pol Agung.
Hasil sidang menyatakan AKP FA terbukti melakukan intervensi terhadap penanganan perkara yang ditangani penyidik Aipda HG.
AKP FA saat ini berdinas di Pelayanan Markas (Yanma) Polda Sumut.
Sanksi administrasi yang dikenakan berupa kewajiban mengikuti pembinaan rohani selama 1 bulan.
Peluang sanksi lebih berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terbuka.
Keputusan akhir mengenai pengusulan PTDH menjadi hak prerogatif pimpinan Polda Sumut, yaitu Kapolda Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.
Dalam catatan internal disebutkan AKP FA telah melakukan sejumlah pelanggaran sebelumnya.
Ferry merinci bahwa yang bersangkutan tercatat tiga kali melanggar di Sumut dan satu kali di Kalimantan Selatan; dengan perkara saat ini, totalnya menjadi lima kali.
Pihak penegak menilai faktor pemberat adalah pengulangan pelanggaran.
Sementara faktor yang meringankan adalah pengakuan kesalahan dari AKP FA dan sikap yang sopan selama proses pemeriksaan.
Sebelumnya Aipda HG juga menjalani sidang kode etik di Bid Propam Polda Sumut pada Selasa (18/8).
Hasil sidang menjatuhkan sanksi demosi selama 3 tahun kepada Aipda HG.
Selain itu, Aipda HG diwajibkan menjalani pembinaan rohani selama 1 bulan dan ditempatkan di sel khusus (dipatsus) selama 14 hari.
Dia dinyatakan terbukti melakukan dugaan pemerasan saat menangani perkara di Polres Batubara dan terbukti meminta sesuatu kepada korban.
Kedua nama tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf m Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu “Setiap Pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab”.







