Rapat lanjutan pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deliserdang pada Jumat (28/8) di DPRD Deliserdang menjadi arena kritik tajam terhadap proses pelelangan jasa konsultasi revisi RTRW senilai Rp1.857.484.269 (Rp1,8 Miliar) yang anggarannya berasal dari APBD Deliserdang Tahun 2026.
Pimpinan rapat adalah Ketua Bapemperda DPRD Deliserdang Dr. Misnan Aljawi, SH, MH.
Hadir dalam rapat antara lain Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Ary Mardiansya, ST, Kabag Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Mufrizal, ST, MM, serta perwakilan Tim Kelompok Kerja (Pokja) dan konsultan pemenang tender.
Anggota Bapemperda Dr. Nusantara Tarigan Silangit, SE SH MM MH membeberkan alur pelelangan yang dipermasalahkan di depan anggota Pokja.
Menurut Nusantara, pada prakualifikasi pertama tercatat 18 pendaftar dan delapan perusahaan memasukkan penawaran, lalu setelah verifikasi empat perusahaan dinyatakan lolos.
Keempat perusahaan yang lolos tahapan prakualifikasi disebutkan ialah PT. Artha Demo Engineering Consultant (skor kualifikasi 80 dan skor pembuktian 100), PT Cipta Multi Kreasi (skor kualifikasi 85 dan skor pembuktian 100), PT Tigacakra Gemakarya (skor kualifikasi 90 dan skor pembuktian 0), dan PT Sat Windu Utama (skor kualifikasi 85 dan skor pembuktian 0).
Sementara itu PT Agra Artha Abadi, PT Transima Citra Indo Consultant, PT Demensi Ronakon, dan CV Anugerah tidak lolos prakualifikasi karena tidak mencapai ambang batas kualifikasi, demikian yang dikonfirmasi pihak UKPBJ dalam Pokja.
Nusantara mempertanyakan proses undangan pembuktian bagi perusahaan yang lolos karena dokumen undangan tersebut tidak sampai ke pihaknya.
Pokja kemudian membuka kembali lelang melalui prakualifikasi ulang.
Pada putaran kedua ini PT Transima Citra Indo Consultant tercatat masuk dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender.
Hasil penilaian pada lelang kedua yang dipaparkan menunjukkan tiga peserta lolos; PT. Artha Demo Engineering Consultant (skor kualifikasi 80, skor teknis 95,8, skor pembuktian 100), PT Transima Citra Indo Consultant (skor kualifikasi 95, skor teknis 97,8, skor pembuktian 100), dan PT Sat Windu Utama (skor kualifikasi 90, skor teknis 92,8, skor pembuktian 100).
Saat Nusantara menanyakan jadwal undangan pembuktian dan masa sanggah, respons dari pihak Pokja memicu kemarahan anggota dewan.
Pokja menjawab singkat: “Lupa saya.”
Pertanyaan lanjutan juga dijawab oleh Pokja dengan pernyataan: “Tidak pak, sendiri.”
Nusantara menuding ada dugaan pengaturan pemenang karena penilaian skor dilakukan oleh Pokja, sehingga muncul kecurigaan bahwa pemenang sudah disiapkan sebelumnya.
Ia mengatakan, “Pengantinnya berarti kalian yang punya,” seraya mempertanyakan siapa penyusun skor yang menentukan hasil akhir.
Anggota DPRD Sehat Herianto Sembiring, SH (Erick) menyatakan kekhawatiran terkait potensi konsekuensi hukum bila proses ini bermasalah.
Erick menyebutkan adanya informasi bahwa nilai penawaran terendah mencapai Rp 1,6 miliar, dan mempertanyakan mengapa perusahaan yang berstatus KSO ke Jakarta justru ditetapkan pemenang.
Anggota DPRD H. Rakhmadsyah menanyakan dua hal penting yaitu tanggal pengumuman pemenang dan apakah ada sanggahan setelah pengumuman.
Ketua Bapemperda Misnan menegaskan kemungkinan menunda pembahasan RTRW bila masalah ini tidak diselesaikan sejak awal.
Misnan memperingatkan, jika dokumen perubahan RTRW disahkan sementara ada persoalan, DPRD bisa turut diseret ke penyidik seperti Kejati atau Polda.
Anggota DPRD Kombes Pol. Purn. Purnama Barus, SH., MH menanyakan apakah dokumen lelang memperbolehkan pembentukan Kerja Sama Operasi (KSO).
Kepada Purnama, Ary Mardiansya menjawab singkat bahwa KSO diperbolehkan.
Purnama mengingatkan risiko jika KSO hanya nama tanpa pelaksanaan yang nyata, karena hal itu merugikan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Indra Silaban, SH juga mengingatkan koleganya tentang risiko pemeriksaan hukum di kemudian hari akibat proses pelelangan yang diduga cacat.
Sidak Tim Bapemperda ke kantor perusahaan pemenang menambah kecurigaan karena saat kunjungan tidak ditemukan pimpinan perusahaan, jumlah karyawan terbatas, dan keberadaan plank perusahaan tidak terlihat.
Anggota DPRD Nico SH menyatakan kecewa karena pada kunjungan lapangan Kamis (27/8/2026) pimpinan perusahaan yang sempat hadir pada rapat sebelumnya tidak hadir sama sekali.
Nico menilai ketidakhadiran dan minimnya kapasitas teknis perwakilan di kantor memperlemah kredibilitas pemenang bila dikaitkan dengan kemampuan menjawab persoalan teknis di kemudian hari.
Menutup pertemuan, Ketua Bapemperda Misnan memberi sinyal kemungkinan penundaan pembahasan RTRW.
Misnan menjelaskan, perubahan RTRW hanya dapat dilanjutkan apabila ada surat resmi permohonan perubahan dari Bupati; keputusan internal DPRD akan disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Deliserdang.







