Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak (GWp) kini resmi memasuki tahap pelaksanaan di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangkit awal berkapasitas 5,3 GWp pada 25 Agustus 2026 di Bali.
Tahap pertama pembangunan tersebar di 14 lokasi di enam provinsi, dengan pusat kegiatan ditempatkan di Jembrana.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan proyek pada Senin, 31 Agustus 2026.
Pemerintah menekankan bahwa peralihan menuju energi terbarukan harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan program ini mampu menghemat anggaran sekitar Rp73,9 triliun per tahun.
Selain efektivitas biaya, transisi tersebut diproyeksikan mampu menurunkan emisi karbon hingga 140,16 juta ton.
Pembangunan PLTS 100 GWp juga diperkirakan membuka peluang kerja baru sebesar 5,5 juta tenaga kerja.
Rencana pengembangan mencakup pembentukan rantai pasok industri pembangkit tenaga surya yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Total kebutuhan investasi untuk pengembangan sektor energi surya nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp1.140 triliun.
Distribusi infrastruktur kelistrikan berbasis energi bersih diarahkan untuk menjangkau kawasan tertinggal, terdepan, serta terluar.
Menurut Qodari, fokus pemerintah tidak hanya pada pembangunan pembangkit, melainkan juga pada pembentukan ekosistem energi surya nasional yang komprehensif.
Pemerintah menegaskan komitmen percepatan kemandirian energi sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional.
Langkah besar itu, demikian ditegaskan, kini telah dimulai melalui pelaksanaan PLTS 100 Gigawatt Peak di lapangan.







