Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk dilanjutkan ke pembahasan berikutnya dengan tujuan memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Sonny T. Danaparamita, dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Senin (31/8/2026).
Sonny menegaskan bahwa revisi ini harus menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kelestarian hutan.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat posisi tawar masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini cenderung lemah di hadapan korporasi.
Menurutnya, pembaruan UU Kehutanan wajib berlandaskan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sonny menyoroti bahwa perubahan undang-undang harus mampu memberikan jawaban atas persoalan nyata di lapangan, termasuk kepastian hukum bagi masyarakat dan pertanggungjawaban bagi pihak yang meraih manfaat ekonomi dari kawasan hutan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan hutan tidak cukup hanya melalui pengaturan yang lebih ketat, melainkan juga melalui kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang jelas.
Fraksi PDI Perjuangan mengajukan tujuh catatan utama yang harus diperhatikan dalam pembahasan RUU Kehutanan.
Pertama, penguatan kedaulatan ekologis agar kebijakan kehutanan mempertimbangkan ancaman krisis iklim global dan menitikberatkan pada perlindungan, konservasi, reboisasi, serta perbaikan tata kelola kehutanan.
Kedua, pembentukan sistem perlindungan hutan yang lebih efektif untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Ketiga, pengakuan dan penguatan hutan adat dengan dasar perkembangan yuridis melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pengakuan tersebut didukung oleh perlindungan hukum yang nyata bagi hak-hak masyarakat hukum adat.
Keempat, penerapan penegakan hukum terpadu (integrated law enforcement) sebagai mekanisme satu pintu untuk menangani tindak pidana kehutanan agar mengakhiri ego sektoral antar-lembaga yang melemahkan penindakan terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan akibat korporasi, dan alih fungsi lahan ilegal.
Kelima, pembiayaan reboisasi dan pemulihan kawasan hutan tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada APBN maupun APBD.
Badan usaha, pemegang izin pemanfaatan hutan, dan pelaku usaha pertambangan yang mengambil manfaat dari kawasan hutan harus bertanggung jawab atas reklamasi, rehabilitasi, reboisasi, dan pemulihan fungsi ekologis kawasan terdampak.
Sonny menekankan bahwa pengawasan harus efektif dan setiap pelanggaran lingkungan wajib diikuti sanksi yang tegas sehingga tanggung jawab lingkungan tidak berhenti pada kewajiban administratif semata.
Keenam, penyelesaian konflik tenurial harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan masyarakat terdampak sejak inventarisasi hingga pengambilan keputusan.
Ruang lingkup penyelesaian meliputi desa dan wilayah administrasi desa, permukiman, tanah pertanian dan kebun rakyat, tanah adat atau tanah ulayat, fasilitas umum, tempat ibadah, pemakaman, serta bukti fakta penguasaan dan riwayat tanah.
Ketujuh, peran pemerintah daerah perlu diperkuat dalam penetapan, pemutakhiran, validasi, dan perubahan data kawasan hutan karena pemerintah daerah memiliki pengetahuan faktual tentang kondisi wilayah dan masyarakatnya.
Menurut Sonny, keterlibatan pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi data kawasan hutan, meminimalkan konflik, dan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat terdampak.
Ia mengingatkan bahwa fungsi hutan tidak hanya ekologis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sehingga tata kelola harus menjaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut secara berkelanjutan.
Sonny menegaskan bahwa tujuan akhir revisi bukan sekadar perubahan norma hukum, melainkan terciptanya tata kelola kehutanan yang adil, berkelanjutan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan tegas terhadap pelanggaran.
Menurutnya, ukuran keberhasilan revisi UU Kehutanan adalah sejauh mana perubahan tersebut mampu menjaga hutan, melindungi hak masyarakat, menegakkan hukum, dan memastikan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.







