• Index Berita
  • Privacy Policy
Kamis, November 19, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Sonny Danaparamita: Revisi UU Kehutanan ProRakyat-Lingkungan

Sonny Danaparamita: Revisi UU Kehutanan ProRakyat-Lingkungan

Jenggala 005 by Jenggala 005
September 1, 2026 01:04
in News, Pemerintah, Politik
0
Sonny Danaparamita: Revisi UU Kehutanan ProRakyat-Lingkungan

Sonny Danaparamita Tegaskan Revisi UU Kehutanan Harus Perkuat Pro Negara Kepada Rakyat dan Lingkungan

0
SHARES
5
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk dilanjutkan ke pembahasan berikutnya dengan tujuan memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Sonny T. Danaparamita, dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Senin (31/8/2026).

Berita Terkait

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

Sonny menegaskan bahwa revisi ini harus menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kelestarian hutan.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat posisi tawar masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini cenderung lemah di hadapan korporasi.

Menurutnya, pembaruan UU Kehutanan wajib berlandaskan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sonny menyoroti bahwa perubahan undang-undang harus mampu memberikan jawaban atas persoalan nyata di lapangan, termasuk kepastian hukum bagi masyarakat dan pertanggungjawaban bagi pihak yang meraih manfaat ekonomi dari kawasan hutan.

Ia menegaskan bahwa perlindungan hutan tidak cukup hanya melalui pengaturan yang lebih ketat, melainkan juga melalui kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang jelas.

Fraksi PDI Perjuangan mengajukan tujuh catatan utama yang harus diperhatikan dalam pembahasan RUU Kehutanan.

Pertama, penguatan kedaulatan ekologis agar kebijakan kehutanan mempertimbangkan ancaman krisis iklim global dan menitikberatkan pada perlindungan, konservasi, reboisasi, serta perbaikan tata kelola kehutanan.

Kedua, pembentukan sistem perlindungan hutan yang lebih efektif untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Ketiga, pengakuan dan penguatan hutan adat dengan dasar perkembangan yuridis melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pengakuan tersebut didukung oleh perlindungan hukum yang nyata bagi hak-hak masyarakat hukum adat.

Keempat, penerapan penegakan hukum terpadu (integrated law enforcement) sebagai mekanisme satu pintu untuk menangani tindak pidana kehutanan agar mengakhiri ego sektoral antar-lembaga yang melemahkan penindakan terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan akibat korporasi, dan alih fungsi lahan ilegal.

Kelima, pembiayaan reboisasi dan pemulihan kawasan hutan tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada APBN maupun APBD.

Badan usaha, pemegang izin pemanfaatan hutan, dan pelaku usaha pertambangan yang mengambil manfaat dari kawasan hutan harus bertanggung jawab atas reklamasi, rehabilitasi, reboisasi, dan pemulihan fungsi ekologis kawasan terdampak.

Sonny menekankan bahwa pengawasan harus efektif dan setiap pelanggaran lingkungan wajib diikuti sanksi yang tegas sehingga tanggung jawab lingkungan tidak berhenti pada kewajiban administratif semata.

Keenam, penyelesaian konflik tenurial harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan masyarakat terdampak sejak inventarisasi hingga pengambilan keputusan.

Ruang lingkup penyelesaian meliputi desa dan wilayah administrasi desa, permukiman, tanah pertanian dan kebun rakyat, tanah adat atau tanah ulayat, fasilitas umum, tempat ibadah, pemakaman, serta bukti fakta penguasaan dan riwayat tanah.

Ketujuh, peran pemerintah daerah perlu diperkuat dalam penetapan, pemutakhiran, validasi, dan perubahan data kawasan hutan karena pemerintah daerah memiliki pengetahuan faktual tentang kondisi wilayah dan masyarakatnya.

Menurut Sonny, keterlibatan pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi data kawasan hutan, meminimalkan konflik, dan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat terdampak.

Ia mengingatkan bahwa fungsi hutan tidak hanya ekologis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sehingga tata kelola harus menjaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut secara berkelanjutan.

Sonny menegaskan bahwa tujuan akhir revisi bukan sekadar perubahan norma hukum, melainkan terciptanya tata kelola kehutanan yang adil, berkelanjutan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan tegas terhadap pelanggaran.

Menurutnya, ukuran keberhasilan revisi UU Kehutanan adalah sejauh mana perubahan tersebut mampu menjaga hutan, melindungi hak masyarakat, menegakkan hukum, dan memastikan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tags: DPRKehutananLingkunganPDI PerjuanganPDIPRevisiruu kehutanansonny danaparamitasonny t danaparamita
SummarizeShare

Berita Terkait

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Aksi penghijauan dengan penanaman 1.700 pohon dilaksanakan di Kawasan Arming Dearming Taxiway Paralel Lanud Roesmin Nurjadin pada Kamis (19/11/26). Panglima Kodau I Marsdya TNI Erwin Sugiandi, M.Han., memberi...

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Selasa (17/11/2026), Lapangan Tembak Rhee Dharma Shanty Lanal Nias di Jalan Baloho Indah, Telukdalam, Nias Selatan dipenuhi peserta dan tamu undangan. Acara utama adalah Menembak Pistol Eksekutif yang...

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Korps Marinir menggelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif Internal dalam rangka HUT Korps Marinir ke-81 tahun 2026. Kompetisi berlangsung di lapangan tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Ajang...

Kasau: Samkaryanugraha, Pengakuan dan Kepercayaan Negara

Kasau: Samkaryanugraha, Pengakuan dan Kepercayaan Negara

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Kebanggaan institusi semakin bertambah setelah penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha pada penghujung bulan Oktober lalu. Penghargaan itu dinilai sebagai pengakuan negara atas dedikasi serta pengabdian satuan TNI Angkatan Udara....

Next Post
TNI AD Luruskan Fakta Jembatan Pongpet Miring

TNI AD Luruskan Fakta Jembatan Pongpet Miring

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.