Pelaksana Tugas Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka perceraian di daerahnya dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan keluarga serta menjamin hak perempuan dan anak setelah perceraian.
Pernyataan itu disampaikan saat Tiorita menerima audiensi dari Pengadilan Agama Langkat yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Langkat, Dr. Fauzati, S.Ag., M.Ag., di Ruang VIP (Lounge) Kantor Bupati Langkat, Senin (7/9).
Agenda pertemuan meliputi pembahasan layanan peradilan agama, tren perkara perceraian, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta pengembangan layanan peradilan berbasis digital.
Dari paparan Pengadilan Agama Stabat terungkap bahwa sepanjang 2025 tercatat sekitar 2.500 perkara perceraian.
Sementara itu, hingga Agustus 2026 jumlah perkara perceraian telah mencapai sekitar 2.200 perkara.
Sekitar 85 persen dari kasus tersebut merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.
Pengadilan Agama Stabat mengidentifikasi faktor dominan penyebab perceraian, antara lain judi online (judol), penyalahgunaan narkoba, serta kegagalan pemenuhan nafkah dan tanggung jawab dalam keluarga.
Menanggapi data tersebut, Tiorita meminta agar penanganan perceraian dilihat sebagai urusan kolektif karena dampaknya meluas pada perempuan dan anak.
Dalam pertemuan itu juga dibahas rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Langkat.
MoU diharapkan menjadi dasar sinergi antara pemerintah daerah dan pengadilan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hak bagi pihak yang terdampak.
Tiorita menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut dan meminta perangkat daerah terkait mempelajari teknis pelaksanaan agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengadilan Agama Stabat juga memaparkan inovasi layanan digital seperti e-Court dan pengembangan Desa Elektronik untuk memudahkan pendaftaran perkara secara elektronik.
Rencana sosialisasi ke tingkat desa dimaksudkan agar masyarakat dapat memanfaatkan pendaftaran elektronik, dan ke depan persidangan dapat diikuti secara virtual bila sarana-prasarana memadai.
Pemkab Langkat menyatakan kesediaan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membantu perempuan dan anak yang terdampak perceraian serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan.
Hadir dalam audiensi antara lain Sekdakab Langkat H. Amril, Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Sosial dan Kemasyarakatan Syahrizal, Kepala BPKAD Iskandarsyah, Kepala Bappeda Rina, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, serta Kabag Kesra Setdakab Langkat Suhaimi.
Diharapkan hasil pertemuan ini memperkuat upaya bersama dalam memperkokoh ketahanan keluarga, meningkatkan pelayanan peradilan, dan memberi perlindungan kepada perempuan serta anak di Kabupaten Langkat.







