Pemerintah Kabupaten Langkat mengadakan apel sekaligus pemeriksaan kendaraan dinas roda empat sebagai bagian dari penataan Barang Milik Daerah (BMD).
Kegiatan itu dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset daerah.
Apel digelar di halaman Kantor Bupati Langkat pada Selasa (8/9) pagi.
Hadir dalam kegiatan antara lain Sekretaris Daerah Langkat, para asisten, staf ahli, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemeriksaan dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan kendaraan dinas berjalan tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Proses verifikasi mencakup pendataan, pemeriksaan administrasi, pengecekan kondisi fisik kendaraan, pengecekan status pajak, serta pencocokan dengan catatan aset setiap perangkat daerah.
Tiorita mengingatkan bahwa penataan aset bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Menurutnya, pengelolaan BMD turut memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penilaian opini keuangan.
Pelaksanaan apel dan pemeriksaan direncanakan berlangsung selama enam hari kerja, yakni mulai 8 hingga 16 September 2026.
Kegiatan ini melibatkan 21 perangkat daerah dan mengharuskan seluruh kendaraan roda empat yang dimiliki OPD hadir sesuai jadwal.
Tim dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat bertugas melakukan verifikasi dan pemeriksaan di lapangan.
Pada hari pertama, Selasa (8/9), pemeriksaan ditujukan untuk kendaraan dinas Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Pada Rabu (9/9) giliran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Sekretariat DPRD diperiksa.
Pemeriksaan pada Kamis (10/9) mencakup Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Jumat (11/9) diarahkan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pendidikan.
Pemeriksaan dilanjutkan pada Senin (14/9) terhadap Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Selasa (15/9) akan memeriksa kendaraan Dinas Sosial, Inspektorat, dan Badan Pendapatan Daerah.
Pada hari terakhir, Rabu (16/9), pemeriksaan dijadwalkan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretariat Daerah.
Tiorita meminta seluruh kepala OPD bersikap serius dan kooperatif selama proses verifikasi berlangsung.
Ia menegaskan setiap data yang diserahkan harus valid dan keberadaan, kondisi, status administrasi, serta pemanfaatan kendaraan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan penataan ini, Pemkab Langkat menargetkan tersedianya data kendaraan dinas yang lebih akurat dan mutakhir.
Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan seluruh kendaraan aset daerah berada dalam penguasaan yang sah dan digunakan sesuai fungsi.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah melalui manajemen BMD yang lebih profesional, tertib, dan transparan.
Tujuannya agar setiap kendaraan dinas dapat dipertanggungjawabkan keberadaan dan pemanfaatannya serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.







