Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kebijakan hunian berimbang untuk memperluas akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan kebijakan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rini mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat, 10 Juli 2026.
Pemerintah disebutkan terus melakukan penyempurnaan regulasi untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi MBR.
Salah satu penguatan kebijakan adalah ketentuan pada perumahan skala besar di atas 3.000 unit, di mana pengembang diwajibkan menerapkan komposisi satu banding dua banding tiga (1:2:3).
Aturan 1:2:3 mensyaratkan satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana dibangun dalam satu hamparan utuh.
Kementerian PKP juga mendorong perbaikan regulasi pendukung sektor perumahan, termasuk ketentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, serta skema pembiayaan lahan.
Selain itu, kementerian mengintensifkan pengembangan hunian vertikal bersubsidi sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan rumah layak bagi masyarakat.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap perkembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilai berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Lasarus menyatakan kawasan tersebut tidak hanya berdampak bagi Kabupaten Tangerang, tetapi juga bagi Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan.
Ia menekankan perlunya optimalisasi peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan operator agar penyelenggaraan sektor perumahan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kementerian PKP bersama Komisi V DPR RI berkomitmen melanjutkan sinergi melalui peninjauan lapangan untuk memperluas akses rumah layak huni, mengurangi backlog perumahan, dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Indonesia.







