Hj. Ansari, anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI Madura, memberi apresiasi atas tindakan cepat Polres Sampang dalam mengungkap dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan puluhan tersangka.
Pernyataan itu disampaikannya di Pamekasan, Jumat (10/7), sebagai respons atas perkembangan perkara yang kini ditangani kepolisian setempat.
Menurut Ansari, keberhasilan pengungkapan perkara tersebut merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum dan memastikan keadilan bagi korban anak-anak di Madura.
Ia menilai kasus ini merupakan sinyal kuat bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius, bukan hanya di tingkat daerah tetapi juga secara nasional.
Ansari mengingatkan bahwa peningkatan jumlah kasus beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang mendesak dan memerlukan penanganan yang sistematis serta berkelanjutan.
Sebagai wakil dari Fraksi PDI Perjuangan dan anggota Komisi VIII yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ia menegaskan pentingnya kesinambungan proses penegakan hukum.
Ia meminta agar proses hukum tidak berhenti pada tahap awal penyidikan, melainkan dikawal sampai putusan demi memberikan hukuman yang setimpal dan efek jera kepada pelaku.
Selain penindakan terhadap pelaku, Ansari menuntut pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, termasuk pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial.
Ansari juga menekankan pentingnya jaminan kelanjutan pendidikan bagi korban agar masa depan mereka tidak terputus akibat trauma.
Upaya pencegahan, menurutnya, harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan keluarga, lingkungan sekitar, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan.
Ia meminta pemerintah daerah di seluruh wilayah Madura bersama instansi terkait memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dan meningkatkan edukasi publik.
Ansari menekankan perlunya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, cepat, dan responsif untuk mempermudah masyarakat melapor saat terjadi kekerasan terhadap anak.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan adalah tanggung jawab bersama dan tidak boleh dibiarkan ada ruang bagi kekerasan terhadap anak di Madura maupun di seluruh Indonesia.
Polres Sampang menetapkan 27 orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencabulan anak tersebut; 12 orang telah diamankan sementara 15 lainnya berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Berdasarkan penyidikan, korban mengalami kekerasan seksual sebanyak enam kali di beberapa lokasi berbeda di Kabupaten Sampang, yakni Desa Panggung (Kecamatan Sampang), Desa Astapah (Kecamatan Omben), dan Desa Madupat (Kecamatan Camplong).
Penyidik kepolisian dilaporkan telah mendatangi seluruh lokasi kejadian perkara guna melengkapi berkas penyidikan.







