MEDAN, Jenggala – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara (Sumut) mempertegas komitmennya membenahi dan memperkuat struktur organisasi melalui pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) calon ketua DPC kabupaten/kota.
Proses ini ditegaskan bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan serius untuk menyaring figur terbaik yang dinilai mampu membesarkan partai dan bekerja nyata untuk masyarakat.
UKK yang digelar di Grand Antares Medan, Sabtu (9/5), menjadi bagian dari konsolidasi besar PKB menuju partai yang lebih modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Ketua DPW PKB Sumut, Ashari Tambunan, menegaskan bahwa PKB tidak ingin sembarang memilih pemimpin daerah.
Menurutnya, partai membutuhkan sosok yang loyal, punya kapasitas, serta memiliki visi membangun partai dan daerah.
“UKK ini adalah langkah strategis untuk mengevaluasi dan menyeleksi calon-calon ketua PKB di kabupaten/kota. PKB ingin memastikan yang memimpin nanti benar-benar figur yang siap bekerja dan dekat dengan masyarakat,” tegas Ashari.
Ia mengatakan, hasil UKK akan menjadi bahan rekomendasi ke DPP PKB sebelum diputuskan siapa yang layak memimpin DPC di masing-masing daerah.
Ashari menekankan, PKB tidak hanya mencari figur populer, tetapi pemimpin yang memiliki semangat pengabdian, integritas, dan gagasan nyata untuk membawa perubahan.
“Kami ingin melahirkan pemimpin-pemimpin PKB yang punya energi besar, semangat membangun partai, dan mampu memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Menurut Ashari, PKB juga membuka ruang bagi kader potensial yang selama ini mungkin tidak tampil di struktur kepengurusan, namun memiliki rekam jejak dan kontribusi nyata terhadap partai.
“Kalau rekam kerjanya baik dan kontribusinya jelas untuk partai, tentu itu menjadi pertimbangan penting,” katanya.
Dalam proses penjaringan, tim penataan kabupaten/kota yang ditugaskan DPP PKB telah mendata sekitar 130 kandidat potensial. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sebanyak 23 daerah mengikuti UKK.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga, menegaskan bahwa UKK merupakan prosedur wajib yang menentukan layak atau tidaknya seseorang menjadi ketua DPC.
Menurut Munir, kandidat yang tidak hadir dalam UKK hampir dipastikan gugur dan tidak lagi dipertimbangkan DPP PKB.
“Kalau sudah mendaftar tetapi tidak hadir dalam UKK, hampir dipastikan yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan lagi oleh DPP untuk menjadi calon ketua,” tegasnya.
“Dari proses ini akan lahir rekomendasi siapa yang benar-benar layak memimpin PKB di kabupaten/kota. Kami yakin 130 kandidat yang terdata merupakan kader-kader terbaik PKB dan putra-putri terbaik Sumatera Utara,” pungkasnya. (Jenggala)
Jenggala







