Satu konflik akses jalan kembali memanas di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aekkuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara antara pemilik kebun TP Siahaan beserta 11 petani dan PT SMART Tbk Kebun Adipati.
Persoalan terbaru muncul ketika sebuah excavator yang akan dipakai membersihkan parit kebun ditolak melintasi areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan pada Sabtu (22/8) tahun 2026.
Parumum Hasibuan, pengawas kebun milik TP Siahaan, menyatakan bahwa upaya membawa alat berat tersebut sudah dimulai beberapa hari sebelumnya.
Menurut Parumum, pemilik excavator bernama Iwan Pranoto bersama mandor bernama Samin dan pihak yang melakukan survei jalan, Sujadi, mulai mengurus izin melintas sejak 18 Agustus 2026.
Surat permohonan izin resmi dikirim pada 20 Agustus 2026 dan sehari berikutnya Samin menemui Manager Kebun Adipati, Iskandar Simatupang, untuk menindaklanjuti.
Namun Parumum menyebutkan permohonan itu ditolak oleh manajer dengan alasan adanya sengketa hukum antara TP Siahaan dan PT SMART Tbk.
Upaya menemui manajer secara langsung juga dilakukan oleh Iwan pada 21 Agustus 2026, tetapi pertemuan tersebut tidak berhasil berjalan.
Pada 22 Agustus 2026 kembali disampaikan penolakan melalui Samin, meski excavator hanya akan dipakai untuk mencuci parit yang kini mulai kering akibat kemarau.
Parumum menjelaskan pencucian parit penting karena masyarakat masih menggunakan sampan untuk mengangkut tandan buah sawit.
Masalah akses ini bukan peristiwa baru; Parumum mencatat awal pembatasan bermula pada 1 November 2025 ketika petugas keamanan PT SMART Tbk Kebun Adipati mendatangi kebun TP Siahaan.
Pada kunjungan itu, petugas menyampaikan peringatan kepada Paris Laia dan Aderia Laia terkait penggunaan jalan yang berbatasan dengan HGU perusahaan.
Parumum menuduh perusahaan menutup akses dengan menimbun lumpur dari parit ke badan jalan dan merusak bahu jalan sehingga jalur menjadi menyempit hampir 1 meter.
Selain itu, kata Parumum, perusahaan memasang plang larangan memakai jalan dan mewajibkan izin tertulis untuk angkutan logistik di atas 1 ton.
Penutupan dan pembatasan akses berdampak pada 12 petani yang mengandalkan jalan itu sejak 1999 untuk mengangkut hasil panen, pupuk, logistik, dan akses pekerja kebun.
TP Siahaan menilai tindakan perusahaan bersifat diskriminatif dan melawan hukum sejak 1 November 2025, serta menyebut jalan tersebut sebagai hak servituut yang telah dipakai hampir 30 tahun.
Gugatan sebelumnya antara kedua pihak berujung pada putusan Mahkamah Agung nomor 1449/Pdt/2025 yang menolak Peninjauan Kembali PT SMART Tbk.
Dalam putusan itu perusahaan diperintahkan membayar lebih dari Rp8,7 miliar, terdiri dari Rp1,7 miliar pengembalian uang ke TP Siahaan dan Rp7 miliar kerugian tertunda produksi kelapa sawit.
TP Siahaan mengaku telah mengajukan permohonan eksekusi sukarela tetapi belum mendapat respons dari pihak perusahaan.
Humas PT SMART Tbk, Nathan, belum memberikan jawaban mengenai penolakan izin excavator pada permintaan konfirmasi terakhir.
Sebelumnya Nathan menyatakan perusahaan tidak menutup jalan dan telah melakukan pencucian parit di Pasar 3 sehingga warga masih dapat melintas dengan sepeda motor atau becak motor untuk kegiatan kebun dan langsir TBS.
Risky Pasa, yang tercatat sebagai RSPO PT SMART Tbk area Padang Halaban, juga belum merespons konfirmasi via pesan singkat hingga Kamis (20/8) 2026.
Pihak TP Siahaan sempat menanyakan dasar hukum pemasangan plang, status lahan dalam HGU Nomor 1405, serta kriteria pembatasan kendaraan, tetapi pertanyaan itu masih belum terjawab.
Sampai saat ini sengketa akses antara petani dan PT SMART Tbk Kebun Adipati belum menemukan titik penyelesaian.







