Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyatakan kekhawatiran atas maraknya platform pinjaman online ilegal yang dikendalikan dari luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Harris berada di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menyoroti praktik bunga yang tinggi serta metode penagihan yang menurutnya tidak manusiawi.
Harris menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan pinjol beroperasi secara daring dari luar negeri dan menimbulkan tekanan bagi masyarakat peminjam.
Untuk memberi efek jera kepada pelaku, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengusulkan langkah tegas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Ia menyarankan agar OJK mempertimbangkan kampanye yang menyatakan: nasabah yang pinjam itu tidak usah bayar, sehingga pelaku merasa jera.
Harris menilai pemblokiran saja tidak cukup karena OJK sejauh ini telah menutup hampir seribu platform ilegal, namun praktik baru terus muncul.
Fenomena “satu ditutup tumbuh seribu” menurutnya menunjukkan bahwa penindakan perlu dilengkapi dengan langkah lain.
DPR juga mendorong penguatan literasi keuangan agar masyarakat mampu membedakan antara pinjol ilegal dan layanan resmi.
Saat ini tercatat 96 perusahaan Pindar yang berizin dan berada di bawah pengawasan OJK.
Pindar diatur dengan ketentuan suku bunga, yaitu 0,1 persen per hari untuk sektor produktif dan 0,3 persen per hari untuk konsumtif.
DPR meminta OJK bersama pemerintah dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap aktivitas digital lintas negara.
Selain itu, Harris mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitas penyedia layanan keuangan sebelum mengajukan pinjaman.







