Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendesak penguatan ketentuan jaminan pasokan utilitas dalam RUU Kawasan Industri.
Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Panja RUU Kawasan Industri bersama Direktorat Jenderal KPAII Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Evita menyoroti kebutuhan pelaku industri atas kepastian pasokan energi berkelanjutan sebagai prasyarat operasi dan daya saing investasi nasional.
Menurutnya, keluhan soal utilitas terus muncul dalam kunjungan kerja dan pertemuan DPR dengan pelaku usaha.
Ia menegaskan kebutuhan industri melampaui ketersediaan infrastruktur semata; yang krusial adalah jaminan pasokan jangka panjang.
“Bukan hanya sekadar tersedianya gas, tersedia listrik, tersedia air, tersedia telekomunikasi. Tapi yang paling penting itu apakah pasokannya terjamin,” ujarnya.
Evita juga menekankan bahwa harga utilitas harus kompetitif agar produk nasional dapat bersaing di pasar global.
“Apakah harganya kompetitif. Itu yang paling penting, mereka juga membutuhkan sustainability,” tambahnya.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kawasan industri mengalami pasokan energi yang tidak konsisten, yang berdampak pada produktivitas perusahaan dan minat investor.
Oleh sebab itu, Evita meminta agar jaminan keberlanjutan pasokan utilitas menjadi bagian substansial dalam RUU Kawasan Industri untuk melindungi kawasan industri dan memberikan kepastian bagi investor.
Selain isu utilitas, Evita menyerukan penguatan tata kelola modern dan kepastian hukum untuk meningkatkan daya saing kawasan industri kawasan.
Ia berharap RUU Kawasan Industri menjadi landasan bagi pengembangan industri yang lebih kompetitif di Asia Tenggara.
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengusulkan keterlibatan masyarakat lokal dalam struktur Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) yang diatur RUU tersebut.
Putra berpendapat partisipasi masyarakat sekitar penting agar pembangunan kawasan berlangsung inklusif dan tidak hanya bersifat sektoral.
“Saya melihat Dewan Kawasan Industri Nasional yang digagas kementerian ini adalah satu langkah yang kuat untuk memecah kebuntuan ego sektoral. Namun saya tidak melihat di dewan kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa naskah akademik RUU menekankan pentingnya partisipasi masyarakat setempat, sehingga keterwakilan lokal perlu diakomodasi dalam kelembagaan DKIN.







