Seorang nasabah melaporkan pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Pinang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut atas dugaan pelelangan aset tanpa persetujuan pemilik.
Laporan tercatat dengan Nomor: LP/B/1447///2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 29 Agustus 2026.
Peristiwa terkait dugaan pelelangan itu berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Korban diidentifikasi sebagai Fitriah ST (48), warga Kampung Banjar I, Kotapinang, Labusel.
Menurut kuasa hukum korban, Amrizal, kliennya pertama kali mengajukan kredit di BRI Cabang Kota Pinang pada 7 Mei 2019.
Pada perjanjian kredit awal tersebut tercantum surat kuasa membebankan hak tanggungan No 01 dan 02 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan serta pinjaman sebesar Rp1.250.000.000,-.
Pada 30 Juli 2020, korban kembali menandatangani perjanjian baru yang tercatat surat kuasa membebankan hak tanggungan Nomor: 62 dan 63.
Perjanjian kedua menggunakan jaminan sertifikat hak milik (SHM) nomor 3310/ Kota Pinang dan 3311/Kota Pinang dengan nilai pinjaman Rp1.400.000.000.
Amrizal menyatakan bahwa setelah sekitar satu tahun pencairan, nasabah mengalami kesulitan membayar cicilan.
Pada Februari 2025, pihak pelapor mengetahui bahwa aset jaminan telah dilelang tanpa ada pemberitahuan resmi kepada korban.
Kuasa hukum itu menilai harga pelelangan tidak mencerminkan nilai pasar dan menyebut korban tidak pernah menerima informasi mengenai pelelangan tersebut.
Karena itu, Amrizal meminta Polda Sumut memproses laporan dan memanggil pihak terlapor untuk mengungkap dugaan pelanggaran perbankan.
Ia juga meminta Kapolres Labuhanbatu Selatan untuk menelaah serta menunda pelaksanaan eksekusi yang dijadwalkan pada Kamis 3 September 2026.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk akan diproses oleh kepolisian.
Jenggala







