MEDAN, Jenggala – Penasehat hukum terdakwa Hermansyah Hutagalung menyoroti perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dengan jeriken yang menjerat terdakwa Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro.
Dalam keterangannya, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa dalam perkara tersebut tidak hanya para terdakwa yang dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban, namun juga pihak lain yang berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi.
“Ya, kami sebagai kuasa hukum berpendapat bahwa momentum hari ini kami meminta kepada dirut Pertamina, Menteri BUMN, dan pemilik SPBU harus juga bertanggung jawab dalam persoalan ini,” ujar penasehat hukum, Rabu (10/6).
Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban memastikan distribusi BBM hingga ke wilayah pelosok, sehingga menurutnya praktik pengisian BBM menggunakan jerigen di tingkat masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sistem distribusi yang ada.
“Karena tugas negara adalah memastikan distribusi minyak itu sampai ke daerah pelosok. Mereka sebenarnya sedang membantu pengiriman minyak itu sampai ke pelosok. Harusnya nggak cocok juga, hanya karena 20 liter minyak mereka ditahan dengan ancaman 6 tahun dengan dendam Rp60 miliar,” lanjutnya.
Lebih jauh, kuasa hukum juga menyinggung kondisi distribusi BBM di lapangan, khususnya di wilayah perkebunan yang dinilai masih bergantung pada penjualan eceran.
“Perhari ini negara tidak bisa mendistribusikan minyak pertilite atau apapun namanya itu, sampai ke pelosok-pelosok daerah. Buktinya apa? Di perkebunan. Apakah ada depot-depot minyak resmi di situ? Itu semua adalah penjual-penjualan yang minyak-minyak eceran. Mereka harus berterima kasih kepada mereka karena sudah mengambil tugas negara untuk mendistribusikan minyak sampai ke pelosok daerah,” ujarnya.
Pihak kuasa hukum juga menyatakan akan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait Pasal 55 Undang-Undang Migas, termasuk penerapannya dalam perkara yang sedang berjalan.
“Nanti beliau akan menjelaskan apa sih maksimal pasal 55 undang-undang migas itu. Apakah pasal 55 undang-undang migas itu memang diperuntukkan untuk menangkap yang dua ini? Atau memang menangkap orang-orang yang jumlah minyak lebih besar yang kita angkat sebagai mafia? Atau memang kepada mafia yang memang besar-besar minyak yang dia seludupkan?” katanya.
Selain itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti aspek prosedur penetapan tersangka dan proses hukum dalam perkara tersebut.
“Iya, Kasat dan Kanit juga harus diminta pertanggung jawaban karena mereka secara administrasi, secara hukum acara juga menilai karena fakta yang terungkap dalam persidangan mereka tersangka dulu baru BAP ahli dilakukan. Harusnya menurut undang-undang migas mereka diperiksa sebagai saksi lalu diperiksa terlebih dahulu ahli, lalu digelar perkara lalu mereka bisa menjadi tersangka dan bukan ahli migas yang menyatakan mereka tersangka,” pungkasnya.
Untuk diketahui bahwa, sidang kasus Migas ini akan digelar, Kamis (11/6) besok, dengan agenda pemeriksaan saksi.
Sementara perbuatan para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp60 miliar. (wol/ryp/d1)
Jenggala







