Tim penasihat hukum mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karokaro, menyatakan akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosir.
Pernyataan itu disampaikan oleh tim penasihat hukum yang terdiri atas Rudi Zainal Sihombing, Dwi Ngai Sinaga, Benri Pakpahan, dan Sultan Hermanto Sihombing usai persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada Kamis, (25/6).
Rudi Zainal Sihombing menyebut terdapat sejumlah kelemahan hukum dalam dakwaan yang dilayangkan oleh JPU sehingga patut diuji kembali di muka persidangan.
Salah satu keberatan utama yang disampaikan yakni dakwaan menyebut adanya perbuatan bersama dengan saksi Jonni Ronal Simanjuntak, namun hingga kini hanya Fitri Agust Karokaro yang ditetapkan sebagai terdakwa.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan selama proses penyidikan dan penuntutan.
Mereka menyatakan dana bantuan yang menjadi objek perkara sebelumnya sudah diaudit oleh lembaga pengawasan pemerintah, sehingga metodologi perhitungan kerugian patut diwujudkan secara jelas.
Dalam dakwaan disebut pula tempus delicti berlangsung dalam kurun waktu satu tahun penuh, hal yang menurut tim pembela menimbulkan ketidakpastian kapan perbuatan yang didakwakan terjadi.
Kuasa hukum Dwi Ngai Sinaga menegaskan tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) pada kliennya karena Fitri bukan berstatus sebagai KPA, PA, ataupun PPK.
Dwi menambahkan bahwa penetapan kerugian negara seharusnya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kepastian akademis dan hukum.
Perlawanan yang disiapkan tim pembela tidak hanya berfokus pada aspek formil, tetapi juga menyentuh aspek materiil seperti konstruksi peristiwa pidana dan penentuan pihak yang bertanggung jawab.
Benri Pakpahan menyampaikan akan meminta majelis hakim menilai kembali keabsahan surat dakwaan yang dinilai cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan dalam hukum acara pidana.
Pihak penuntut, yang diwakili oleh JPU Modana Hutajulu dari Kejari Samosir, menuduh Fitri Agust Karokaro turut serta bersama Jonni Ronal Simanjuntak selaku pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial korban banjir bandang tahun 2024 di Kabupaten Samosir.
Dalam surat dakwaan, JPU menyatakan adanya penyimpangan pelaksanaan program yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516 juta.
Setelah pembacaan dakwaan, Hakim Ketua Hendra Hutabarat menunda persidangan dan menjadwalkan kelanjutan pada Kamis (2/7) dengan agenda penyampaian perlawanan dari pihak terdakwa melalui tim penasehat hukumnya.







