Belasan petani kelapa sawit di Pasar 3 Divisi 4, Kebun Adipati, Desa Belungkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluhkan pembatasan akses kendaraan roda empat menuju permukiman dan lahan kebun.
Warga menyatakan pembatasan mulai diberlakukan sejak 1 November 2025 dan disertai pemasangan plang yang menghalangi bagian badan jalan.
Warga menunjuk tulisan pada plang yang dipasang pihak perusahaan, bunyinya: “Jalan Ini Dibangun dan Dirawat oleh PT SMART Tbk dan Berada di dalam HGU No.1405 a/n. PT SMART Tbk. Dilarang Melewati/Memakai/Menggunakan Jalan Ini untuk Pengangkutan Logistik di Atas 1 Ton Tanpa Izin Tertulis dari PT SMART Tbk.”
Amiruddin alias Buyung, Parumum Hasibuan dan Aris Laia mengatakan tindakan perusahaan membuat kondisi hidup warga semakin tertekan di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Mereka menyatakan jalan itu bukan jalur baru; masyarakat memanfaatkan akses tersebut sejak sekitar 1999 untuk keperluan kegiatan perkebunan dan mobilitas sehari-hari.
Menurut keterangan warga pada Sabtu (15/8), hanya bagian Pasar 3 yang dipasangi plank sehingga sebagian badan jalan menjadi sempit.
Plang tersebut menyebutkan lokasi jalan berada dalam HGU Nomor 1405 atas nama PT SMART Tbk dan melarang pengangkutan logistik di atas satu ton tanpa izin tertulis perusahaan.
Warga melaporkan pemasangan plank dan penyempitan badan jalan menyulitkan kendaraan roda empat melintas sehingga proses angkut hasil panen dan logistik menjadi terhambat.
Akibatnya, warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk melangsir atau memindahkan barang agar dapat diangkut menggunakan kendaraan berkapasitas kecil.
Buyung menyebut minimal 11 pemilik kebun perseorangan yang berbatasan langsung dengan HGU PT SMART Tbk terdampak pembatasan itu, dan mempertanyakan mengapa pembatasan hanya menimpa sebagian pekebun saja.
Warga menyatakan ada sekitar 400 pemilik kebun perseorangan yang berbatasan dengan HGU PT SMART Tbk namun masih dapat menggunakan akses jalan dengan kendaraan roda empat, sementara kelompok mereka yang berjumlah belasan dibatasi.
Ketimpangan akses berimbas pada produktivitas kebun; panen yang semestinya diselesaikan dalam lima hari menjadi sekitar 10 hari, sedangkan pemupukan yang biasa dilakukan dalam dua hari menjadi empat hari.
Orang tua juga mengeluhkan kondisi rute sekolah anak-anak yang berlumpur sehingga sepatu siswa kotor dan mobilitas pendidikan terganggu.
Warga menuding kegiatan penggalian atau pelebaran parit memperparah kondisi jalan karena material lumpur dibiarkan menumpuk di badan jalan hingga ruang lalu lintas menyempit.
Permasalahan ini telah disampaikan ke pemerintah kecamatan, Bupati Labuhanbatu Utara, Kementerian ATR/BPN hingga ke presiden, namun hingga kini warga menilai belum ada penyelesaian memuaskan.
Mereka berharap status kepemilikan lahan, termasuk kebun yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM), menjadi bagian pertimbangan saat mencari solusi atas persoalan akses.
Warga meminta kajian objektif terkait fungsi sosial tanah dan hak akses jalan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hak masing-masing pihak.
Menurut penilaian warga, pembatasan akses HGU secara sepihak dan diskriminatif terhadap sebagian pekebun, sementara pekebun lain dibiarkan, bertentangan dengan asas perlakuan adil dan berpotensi penyalahgunaan hak serta menyalahi kewajiban fungsi sosial tanah HGU, merujuk pada pasal 6 UU No.5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria.
Kelompok warga menegaskan mereka telah bermukim di kawasan itu hampir 20 tahun dan baru merasakan upaya penghambatan akses sejak tahun 2026.
Warga berharap PT SMART Tbk Kebun Adipati bersama pemerintah segera mencari langkah konkrit agar akses menuju permukiman dan kebun kembali normal demi kelangsungan ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat.
Manajer PT SMART Tbk Kebun Adipati, Iskandar Simatupang, belum berhasil dikonfirmasi terkait dasar pemasangan plang dan pembatasan akses.
Saat wartawan menemui kantor kebun, satpam Sutino menyatakan manajer telah pulang dan sedang menuju Medan.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Kebun Adipati mengenai status penggunaan jalan, alasan pembatasan kendaraan roda empat, atau langkah penyelesaian atas keluhan pekebun dan warga.







