Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sergai Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sergai pada Rabu (26/8) sore di Sei Rampah.
Menurut Darma Wijaya, revisi anggaran disusun untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran berjalan, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, serta prioritas kebutuhan pembangunan daerah.
Ia menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diusulkan naik dari Rp1.542.544.353.846 menjadi Rp1.828.554.434.298.
Kenaikan pendapatan daerah tersebut mencapai Rp286.010.080.452.
Sumber utama kenaikan berasal dari pendapatan transfer yang naik dari Rp1.284.537.706.773 menjadi Rp1.565.617.787.225.
Kenaikan pendapatan transfer tercatat sebesar Rp281.080.080.452.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga disesuaikan, meningkat dari Rp258.006.647.073 menjadi Rp262.936.647.073.
Peningkatan PAD tercatat sebesar Rp4.930.000.000.
Bupati menjelaskan penyesuaian pendapatan terkait kebijakan pusat mengenai alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan transfer ke daerah.
Pemerintah daerah juga menyesuaikan target PAD serta memasukkan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah yang belum teralokasi dalam PPAS 2026.
Di sisi belanja, total usulan meningkat dari Rp1.508.750.795.274 menjadi Rp1.840.902.548.635.
Peningkatan belanja mencapai Rp332.151.753.361.
Belanja operasi diusulkan naik dari Rp1.170.893.150.968 menjadi Rp1.253.875.237.754.
Kenaikan belanja operasi sebesar Rp82.982.086.786.
Belanja modal meningkat signifikan dari Rp60.387.427.606 menjadi Rp256.864.192.360.
Penambahan belanja modal tercatat Rp196.476.764.754.
Belanja tak terduga dinaikkan dari Rp4.000.000.000 menjadi Rp5.721.388.621.
Peningkatan belanja tidak terduga sebesar Rp1.721.388.621 dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan mitigasi bencana.
Belanja transfer juga mengalami kenaikan dari Rp273.470.216.700 menjadi Rp324.441.729.900.
Tambahan belanja transfer tercatat sebesar Rp50.971.513.200.
Dengan perubahan itu, total belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp1.840.902.548.635.
Pemerintah daerah mengarahkan belanja pada sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.
Alokasi juga difokuskan untuk percepatan pemulihan pascabencana, peningkatan mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan publik.
Dalam kesempatan sama, Bupati menyampaikan perkembangan ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi Sergai pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,78 persen dibanding periode yang sama tahun 2025.
Pemerintah mendorong pertumbuhan melalui program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin serta penguatan UMKM dan IKM.
Upaya lain meliputi digitalisasi pemasaran, pengembangan sistem pertanian terintegrasi, serta Pembentukan Petani Muda Milenial dan Gerakan Sawah Mandiri.
Penyediaan alat dan mesin pertanian serta kegiatan budaya dan olahraga juga dijalankan untuk mendukung sektor pariwisata.
Pengembangan infrastruktur dan perbaikan layanan publik disebut untuk memudahkan masuknya investasi ke wilayah yang disebut Tanah Bertuah Negeri Beradat.
Penyesuaian anggaran turut mempertimbangkan penanganan bencana, termasuk penetapan status tanggap darurat bencana banjir di sejumlah kecamatan sebagai salah satu pertimbangan.
Pemerintah daerah mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp46.141.672.909 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp33.793.558.572.
Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik mengharapkan pembahasan rancangan perubahan APBD 2026 bersama DPRD berlangsung konstruktif.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan merupakan bagian dari upaya menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Darma Wijaya meminta DPRD memberikan saran, masukan, dan koreksi agar pembahasan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sergai Togar Situmorang dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Edi Resmanto, James Hotlan Pangaribuan, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, serta kepala dan perwakilan OPD terkait.







