Komisi XI DPR RI menekankan perlunya kelancaran proses pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia agar stabilitas ekonomi nasional tidak terganggu.
Tekanan itu muncul setelah Perry Warjiyo resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur BI kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, menyatakan pihaknya belum memperoleh keterangan resmi mengenai alasan mundurnya Perry Warjiyo.
Hekal berharap tahapan penunjukan pengganti berjalan sesuai ketentuan sehingga transisi kepemimpinan berlangsung mulus.
Menurut Hekal, pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026.
Hekal juga menyoroti peran strategis BI dalam menjaga kurs rupiah dan pentingnya kesinambungan kepemimpinan untuk mempertahankan kepercayaan pasar.
Pihaknya menilai penunjukan Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur BI telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
Hekal menyampaikan keyakinan bahwa Destry mampu menjalankan tugas sementara hingga gubernur definitif ditetapkan.
Prosedur pengisian jabatan gubernur menurut Hekal melibatkan pengajuan calon oleh Presiden kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Wakil Ketua Komisi XI lainnya, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan pentingnya mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter Bank Sentral.
Dolfie berharap gubernur baru mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter dan makroprudensial yang kondusif.
Ia menambahkan bahwa Komisi XI belum menerima penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk melaksanakan uji kelayakan calon Gubernur BI.
Sampai mekanisme fit and proper dimulai, tugas gubernur dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior sebagai pejabat sementara, menurut Dolfie.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo secara resmi pada Minggu, 26 Juli 2026.
Langkah selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, di mana DPR melakukan uji kelayakan sebelum memberikan persetujuan atas calon yang diajukan.







