DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat menggelar peringatan 30 Tahun Kudatuli di kantor partai pada Minggu (26/7/2026).
Acara tersebut menjadi ruang refleksi tentang perjalanan demokrasi Indonesia serta tuntutan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
H. Rachmat Hidayat, anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli tak sekadar soal penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996.
Rachmat menyatakan peristiwa itu merupakan puncak dari rangkaian sejarah panjang yang dialami partai dan kadernya, dan ia mengikuti seluruh proses serta rentetan kejadian tersebut.
Kegiatan dihadiri pengurus serta kader PDI Perjuangan, aktivis mahasiswa, akademisi, budayawan, dan pegiat demokrasi.
Rangkaian acara meliputi pemutaran film dokumenter, monolog budaya, dan diskusi yang membahas makna Kudatuli dalam konteks sejarah demokrasi.
Dalam paparan, Rachmat memberikan contoh pengalaman politik di Lombok Timur di era Orde Baru, di mana PDI memperoleh enam kursi DPRD namun tidak diberikan posisi pimpinan dewan.
Ia menuturkan bahwa kader memilih jalan konsistensi melalui penggunaan minderheid nota di setiap pembahasan DPRD sebagai bentuk perlawanan politik.
“Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut,” ucap Rachmat.
Rachmat mengingatkan bahwa demokrasi yang dinikmati sekarang merupakan hasil perjuangan panjang yang penuh pengorbanan.
“Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa,” tambahnya.
Budayawan Kongso Sukoco menyoroti belum terselesaikannya proses hukum terkait Peristiwa Kudatuli dan menilai peringatan tanpa penyelesaian hukum belum lengkap.
“Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya,” ujarnya sambil mengkritik lambannya penyelesaian kasus.
Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Lalu Saepudin Gayep, menyatakan dalam diskusi bahwa Kudatuli merupakan bagian dari perlawanan masyarakat sipil terhadap kekuasaan yang represif.
Diskusi tersebut dipandu Megawati Iskandar Putri dari LBH Apik NTB.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, I Made Slamet, berbagi pengalaman pribadi mengalami tindakan represif pada masa Orde Baru, termasuk penangkapan dan pembakaran rumah kosnya karena tetap berada di barisan pro-demokrasi.
“Ini yang kami alami waktu memperjuangkan demokrasi,” kata I Made, seraya menyebut bahwa tekanan kala itu justru menguatkan semangat perlawanan.
Satya Ubaya Sakti, Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data, mengimbau generasi muda menjadikan Kudatuli sebagai pelajaran sejarah agar ingatan kolektif tidak pudar.
“Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan,” tegasnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB, Hakam Ali Niazi, menilai peringatan tersebut penting untuk mempertahankan memori kolektif sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bangsa.
“Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang mengemuka dalam forum seperti ini tetap sama. Demokrasi harus terus dirawat, sementara penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai,” pungkasnya.







