MEDAN, Jenggala – Persatuan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (PERMA Labusel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Jalan Pangeran Diponegoro, Senin (22/6).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti hibah anggaran sekitar Rp25 miliar untuk pembangunan Polres Labuhanbatu Selatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
Mahasiswa menilai penggunaan anggaran tersebut perlu dievaluasi secara serius mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai lebih mendesak untuk dipenuhi, mulai dari sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan hingga pembangunan sarana ibadah.
Ketua Umum PERMA Labusel, Amiruddin Siregar, menegaskan pihaknya mempertanyakan urgensi pemberian hibah daerah untuk pembangunan kantor Polres yang menurutnya juga memiliki sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
“Di tengah efisiensi anggaran saat ini, kami mempertanyakan hibah Rp25 miliar untuk pembangunan Polres Labuhanbatu Selatan. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas seperti pendidikan, jalan yang rusak, hingga fasilitas ibadah yang membutuhkan perhatian pemerintah,” tegas Amiruddin dalam orasinya.
Selain menyoroti hibah pembangunan Polres, massa aksi juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan kepastian terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang hingga kini belum terlaksana.
Dalam aksinya, PERMA Labusel menyampaikan enam tuntutan kepada Gubernur Sumatera Utara. Pertama, meminta perhatian serius terhadap pembangunan Polres Labuhanbatu Selatan dan memastikan seluruh proses berjalan transparan serta akuntabel. Kedua, mendesak adanya koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga, meminta Pemprov Sumut mendorong kepastian pelaksanaan Pilkades agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian demokrasi di tingkat desa. Keempat, mendesak pemerintah menghadirkan kebijakan yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kelima, menolak segala bentuk pengelolaan anggaran yang tertutup dan tidak akuntabel. Keenam, menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme hukum dan konstitusional.
Sekretaris Jenderal PERMA Labusel, Nurhalim Perdana Nasution, menegaskan aksi yang dilakukan bukan bertujuan menciptakan kegaduhan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Mahasiswa hadir sebagai penyambung suara rakyat. Kami menuntut keterbukaan, kepastian, dan akuntabilitas. Uang rakyat harus dikelola secara transparan dan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian demokrasi di tingkat desa tidak boleh terus diabaikan,” ujarnya.
PERMA Labusel menyatakan akan terus mengawal persoalan hibah pembangunan Polres Labuhanbatu Selatan maupun pelaksanaan Pilkades hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pemerintah.
Menurut mereka, transparansi penggunaan anggaran publik dan kepastian agenda demokrasi di tingkat desa merupakan dua hal yang tidak boleh diabaikan di tengah tuntutan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah. (wo/man/d2)
Jenggala







