Serangan Jepang terhadap pangkalan militernya pada 8 Desember 1941 menandai babak baru di kawasan Pasifik dan membuka jalan bagi pendudukan Nusantara.
Tujuan invasi tersebut antara lain untuk mengamankan cadangan logistik serta bahan baku industri perang yang dimiliki Indonesia.
Pendaratan pertama pasukan Jepang di wilayah Hindia Belanda terjadi pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur.
Perluasan agresi berlanjut hingga ke Pulau Jawa dengan mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragen (Jawa Tengah) pada 28 Februari 1942.
Kekuatan serbuan Jepang yang cepat memaksa Belanda menyerah tanpa syarat, sehingga kekuasaan berpindah kepada Jepang dan dimulailah periode pendudukan.
Pada masa pendudukan tersebut, Soekarno mengambil posisi strategis dalam pergerakan politik nasional.
Ia menjadi Ketua Putera, organisasi yang dibentuk Jepang untuk memobilisasi tenaga kerja dan mengatur aktivitas rakyat Indonesia.
Langkah Soekarno itu dilihat sebagai taktik politik untuk memanfaatkan struktur yang ada demi memperkuat semangat kebangsaan.
Selain Putera, Soekarno juga terlibat dalam Jawa Hokokai, yang berfungsi sebagai wadah pengumpulan dukungan rakyat untuk keperluan Jepang.
Dalam kedua organisasi itu, tokoh nasionalis menggunakan kesempatan untuk menanamkan gagasan kemerdekaan kepada generasi muda.
Pada 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Dalam struktur BPUPKI, Soekarno duduk sebagai Ketua Panitia Sembilan yang diberi mandat khusus.
Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, Soekarno bersama Mohammad Yamin dan Soepomo mengajukan konsep-konsep dasar negara.
Setelah tugas BPUPKI selesai, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada 7 Agustus 1945.
Soekarno ditetapkan sebagai ketua PPKI setelah mendapat persetujuan pihak Jepang.
Tugas utama PPKI adalah melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan merampungkan persiapan formalisasi kemerdekaan Indonesia.
Pada sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno resmi terpilih sebagai Presiden Indonesia.
Perumusan teks proklamasi berlangsung setelah insiden Rengasdengklok; Soekarno dan Mohammad Hatta kemudian berkumpul di Rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah kemerdekaan.
Bersama Achmad Soebardjo, keduanya menyusun naskah yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik.
Setelah penandatanganan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi dibacakan secara resmi pada 17 Agustus 1945.
Keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut menegaskan peran sentral Soekarno sebagai aktor politik yang memanfaatkan peluang pada masa penjajahan Jepang untuk mewujudkan kemerdekaan.







