Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan transformasi budaya kerja.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan optimisme bahwa perpanjangan WFH dapat mempercepat modernisasi tata kelola pemerintahan.
Pernyataan Qodari disampaikan kepada Jenggala.id pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Skema WFH bagi ASN pertama kali diterapkan sejak 1 April 2026 dengan tujuan mengubah budaya kerja serta mendukung penghematan energi.
Keputusan memperpanjang kebijakan ini diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama dua bulan terakhir, yang menunjukkan dampak positif pelaksanaan WFH.
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan WFH bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan upaya membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
Penilaian kapabilitas kelembagaan menjadi acuan untuk menilai kesiapan instansi, sementara capaian individu pegawai diukur melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Selain itu, WFH dianggap dapat mempercepat proses digitalisasi birokrasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.
Unit-unit yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan beroperasi penuh pada hari kerja untuk memastikan kontinuitas pelayanan publik.
Pemerintah juga berkomitmen mengendalikan perjalanan dinas secara lebih selektif dan mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum sebagai upaya hemat biaya, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab.
Pelaksanaan Gerakan Budaya Kerja Baru akan dipantau secara berkala berdasarkan indikator kinerja, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas organisasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menjelaskan perpanjangan WFH tidak memerlukan penerbitan Surat Edaran baru karena sudah ada Peraturan Presiden, peraturan Kementerian PANRB (Permenpan), dan Surat Edaran yang mengatur kebijakan terkait.
Menurut Rini, fokus kebijakan adalah kinerja ASN, bukan kehadiran fisik semata.







