Ombudsman RI menyampaikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan haji 2026 yang berlangsung di bawah struktur kelembagaan baru.
Penyelenggaraan haji tahun ini menjadi yang pertama setelah urusan haji dipisahkan dari Kementerian Agama dan ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menilai pelaksanaan secara keseluruhan berjalan baik dan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pelayanan haji.
Pernyataan tersebut disampaikan Nuzran pada Rabu 8 Juli 2026 sebagai bagian dari penilaian akhir pengawasan Ombudsman terhadap musim haji tahun ini.
Ombudsman mengucapkan terima kasih kepada Keasistenan Utama VII Ombudsman RI Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman RI di 34 provinsi atas keterlibatan mereka dalam pengawasan.
Meski memberikan apresiasi, Ombudsman mencatat beberapa temuan yang perlu diperbaiki pada musim haji mendatang.
Salah satu temuan terkait transparansi proses rekrutmen petugas haji, termasuk dugaan penundaan tindak lanjut pengaduan atas seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Ombudsman juga menerima pengaduan mengenai jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci, masalah yang dikategorikan penting karena menyangkut pemenuhan hak layanan publik.
Selain itu, ditemukan keluhan fasilitas di Asrama Haji Embarkasi Batam; beberapa toilet dan kamar mandi dilaporkan tidak berfungsi optimal sehingga menimbulkan antrean panjang dan mengurangi kenyamanan calon jemaah.
Seluruh temuan lapangan beserta hasil analisis dari posko pengaduan sedang disusun secara komprehensif oleh Ombudsman.
Laporan akhir tersebut akan diserahkan kepada Menteri Haji dan Umrah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan haji ke depan.
Nuzran menekankan bahwa evaluasi dimaksudkan untuk perbaikan tata kelola pelayanan publik, bukan untuk sekadar mencari kesalahan.
Untuk memastikan kualitas pelayanan hingga akhir, Ombudsman menutup rangkaian pengawasan dengan memantau kepulangan kloter terakhir di Embarkasi Pondok Gede melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 30 Juni 2026.
Pada pemantauan tersebut, tim meninjau sarana dan prasarana, fasilitas bagi penyandang disabilitas, layanan kesehatan, serta layanan ramah lanjut usia.
Sepanjang masa penyelenggaraan, Ombudsman membuka posko pengaduan gratis secara online melalui berbagai kanal, termasuk telepon dan WhatsApp, dari proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah.
Ombudsman mengajak masyarakat mendoakan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Sebagai langkah penguatan pengawasan, Ombudsman berencana melakukan pemantauan langsung di Arab Saudi pada musim haji 2027 karena sekitar 80 persen rangkaian ibadah haji berlangsung di Tanah Suci.







