Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menemukan sejumlah temuan yang dianggap perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji pada musim mendatang.
Temuan tersebut meliputi aspek rekrutmen petugas, masalah jemaah yang gagal berangkat, serta kondisi fasilitas di Asrama Haji Embarkasi Batam.
Salah satu catatan penting adalah dugaan kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Ombudsman mencatat adanya indikasi penundaan berlarut dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait seleksi PPIH tersebut.
Selain itu, lembaga pengawas menerima pengaduan tentang sejumlah jemaah yang tidak berhasil berangkat ke Tanah Suci.
Masalah jemaah gagal berangkat dinilai signifikan karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak.
Di Asrama Haji Embarkasi Batam, Ombudsman menemukan sejumlah toilet dan kamar mandi tidak berfungsi optimal.
Kondisi itu menyebabkan antrean panjang dan menurunkan kenyamanan calon jemaah menjelang keberangkatan.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyatakan semua temuan lapangan dan hasil analisis posko pengaduan saat ini sedang disusun secara komprehensif.
Laporan akhir tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Haji dan Umrah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan haji ke depan.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan. Melainkan bentuk ikhtiar bersama demi perbaikan tata kelola pelayanan publik di masa depan,” ujar Nuzran di Jakarta, Rabu 8 Juli 2026.
Secara keseluruhan, Ombudsman mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 dan menilai pelaksanaannya berjalan baik.
Lembaga itu menilai pelaksanaan tahun ini menjadi langkah awal perubahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Ombudsman juga menyampaikan terima kasih kepada Keasistenan Utama VII Ombudsman RI Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman RI di 34 provinsi atas keterlibatan dalam pengawasan.
Penyelenggaraan haji 2026 merupakan yang pertama dilaksanakan di bawah struktur kelembagaan baru setelah urusan haji dipisahkan dari Kementerian Agama dan ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).







