Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan.
Tekanan itu ia tujukan melalui penegakan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara konsisten di berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat.
“Kita harus memastikan implementasi UU TPKS dan PP 30 Tahun 2025 berjalan konsisten di semua lini,” ujarnya, Minggu, 19 Juli 2026.
Ia menegaskan agar pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berjalan optimal disertai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025.
Menurut Lestari, aspek penegakan hukum, pemulihan bagi korban, serta upaya pencegahan yang berbasis komunitas harus saling melengkapi untuk memberi perlindungan menyeluruh.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan kasus kekerasan seksual terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Peristiwa tersebut, kata Lestari, menjadi pengingat bahwa sistem perlindungan belum boleh lengah dan perlu langkah pencegahan yang lebih sistematis agar kejadian serupa tidak berulang.
Selain penindakan hukum, pemerintah bersama pemangku kepentingan diminta mengidentifikasi akar masalah penyebab kekerasan untuk merancang intervensi pencegahan yang efektif.
Lestari mengingatkan Indonesia telah memasuki era penuaan penduduk; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2024 jumlah penduduk lanjut usia mencapai sekitar 12 persen dari total populasi, dengan lebih dari separuhnya perempuan.
Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan terdapat 191 kasus kekerasan terhadap perempuan lanjut usia sepanjang 2023, angka yang menurutnya kemungkinan belum merepresentasikan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus tidak dilaporkan.
Dengan kondisi itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh dan penguatan mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan supaya hak dan rasa aman setiap warga negara terjamin.







