Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, melontarkan kecaman tajam terhadap sikap pemerintah yang dianggap terlalu pasif menghadapi hambatan ekspor sarang burung walet ke China.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kepala Badan Karantina Indonesia yang berlangsung di Jakarta, dikutip Senin (19/7/2026).
Rokhmin menekankan bahwa Badan Karantina Indonesia seharusnya berperan sebagai pelindung hak dagang nasional, bukan sekadar menerima ketentuan negara tujuan tanpa pembuktian ilmiah yang tuntas.
Menurutnya, setiap aturan keamanan pangan dan karantina wajib didasarkan pada ilmu pengetahuan, analisis risiko yang objektif, serta metode pengujian yang akuntabel.
Rokhmin juga mengingatkan bahwa penerapan standar harus bersifat adil kepada seluruh negara eksportir dan tidak boleh diskriminatif.
Ia mengutip pengalaman Indonesia pada 2002 ketika Uni Eropa menolak ekspor udang karena klaim kandungan kloramfenikol melebihi ambang batas.
Pada kasus tersebut, kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu, pemerintah membentuk tim ahli, membuktikan secara ilmiah di forum internasional, dan berhasil membuka kembali akses pasar.
Berdasarkan pengalaman itu, Rokhmin mendesak Badan Karantina Indonesia segera mengirim tim pakar untuk menverifikasi ambang batas 100 ppm yang diberlakukan China terhadap sarang burung walet asal Indonesia.
Ia menekankan perlunya kajian risiko yang kredibel untuk menentukan apakah angka 100 ppm relevan terhadap kesehatan manusia dan apakah aturan tersebut diterapkan secara konsisten kepada negara lain.
Rokhmin mengkhawatirkan aturan semacam itu bisa menjadi proteksi dagang terselubung yang merugikan eksportir dan pelaku usaha di dalam negeri.
Sarang burung walet disebutnya sebagai komoditas strategis bernilai devisa tinggi yang menjadi sumber penghidupan bagi peternak, pelaku UMKM, pengolah, hingga eksportir di berbagai daerah.
Selain langkah teknis, ia meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing aktif menggunakan jalur diplomasi perdagangan untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
Penutupnya menegaskan bahwa Indonesia harus berani melakukan verifikasi ilmiah, bernegosiasi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan landasan ilmu pengetahuan yang kuat.







